Mudik Gratis Lebaran 2025 Terancam Ditiadakan Dampak Efisiensi

Suara.com - Merujuk Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, terungkap bahwa angkutan umum seperti kereta api (KA) antar kota dan bus menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat yang akan mudik. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas pemudik lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

Data Pemilihan Moda Transportasi Pemudik 2024

Hasil survei tersebut mengungkapkan distribusi pilihan moda transportasi pemudik sebagai berikut:
- Kereta Api Antar Kota: 39,32 juta orang (20,3%)
- Bus: 37,51 juta orang (19,37%)
- Mobil Pribadi: 35,42 juta orang (18,29%)
- Sepeda Motor: 31,12 juta orang (16,07%)
- Mobil Sewa: 11,64 juta orang (6,01%)
- Pesawat: 10,97 juta orang (5,67%)
- Kapal Penyeberangan: 10,65 juta orang (5,5%)
- Mobil Travel: 8,27 juta orang (4,27%)
- Kapal Laut: 2,9 juta orang (1,5%)

Selain itu, terdapat pilihan moda transportasi lain dengan persentase yang lebih kecil, seperti:
- Kereta Cepat: 1,42 juta orang (0,73%)
- Kereta Perkotaan: 1,25 juta orang (0,65%)
- Taksi Online: 1,07 juta orang (0,55%)
- Taksi Reguler: 153,93 ribu orang (0,08%)
- Sepeda: 143,31 ribu orang (0,07%)

Meskipun angkutan umum menjadi pilihan utama, terdapat potensi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi selama musim mudik tahun ini.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh berkurangnya atau bahkan dihentikannya program mudik gratis akibat efisiensi anggaran, termasuk di Kementerian Perhubungan.

Djoko menambahkan, jika pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan program mudik gratis pada Lebaran 2025, maka potensi penurunan penggunaan angkutan umum akan semakin besar.

“Anggaran untuk penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Padahal, program yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat seharusnya tidak dikurangi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024, Kementerian BUMN menyediakan kuota mudik gratis untuk 80.125 pemudik, sementara Kementerian Perhubungan menyediakan kuota untuk 85.694 pemudik. Jika program mudik gratis sepenuhnya diserahkan kepada BUMN pada 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 165.000 pemudik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi lantas diminta untuk mengharapkan restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar program mudik gratis tetap dilaksanakan.

Menurutnya, program ini sangat penting bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mudik ke kampung halaman. Selain itu, mudik gratis juga berperan dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang dapat membantu menurunkan angka kecelakaan selama musim mudik.