Trump Putuskan 25 Ribu PNS yang Kena PHK Kembali Bekerja, Ini Syaratnya

Iwan Supriyatna, Rina Anggraeni

Kamis, 20 Maret 2025 | 11:47 WIB
Trump Putuskan 25 Ribu PNS yang Kena PHK Kembali Bekerja, Ini Syaratnya
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah berupaya untuk mempekerjakan kembali hampir 25.000 pekerja federal yang dipecat.

Suara.com - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah berupaya untuk mempekerjakan kembali hampir 25.000 pekerja federal yang dipecat. Hal ini dikarenakan  setelah hakim memutuskan pemutusan hubungan kerja mereka adalah ilegal, dokumen pengadilan menunjukkan.

Pejabat di 18 departemen dan lembaga telah menyerahkan dokumen ke pengadilan federal yang merinci upaya mereka untuk mempekerjakan kembali pekerja percobaan yang diberhentikan untuk mematuhi perintah pengadilan.

Minggu lalu, dua hakim federal mengatakan PHK massal terhadap pekerja yang baru dipekerjakan adalah ilegal dan memerintahkan mereka untuk dipekerjakan kembali sambil menunggu proses pengadilan lebih lanjut. Pemecatan tersebut merupakan bagian dari upaya Trump untuk memangkas tenaga kerja federal, dibantu oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) milik miliarder Elon Musk.

Dilansir BBC, pengajuan yang diajukan di pengadilan federal Baltimore pada hari Senin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala PHK di seluruh pemerintah federal. Mereka mengungkap bahwa 7.600 orang telah diberhentikan dari Departemen Keuangan, 5.700 dari Departemen Pertanian, lebih dari 3.200 dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan ratusan dari departemen dan lembaga lainnya.

Banyak pekerja yang dipekerjakan kembali tidak akan langsung kembali bekerja. Mereka malah akan ditempatkan pada cuti administratif. Pada tanggal 13 Maret, Hakim James Bredar dari Maryland dan Hakim William Alsup dari California memerintahkan lembaga-lembaga tersebut untuk mempekerjakan kembali ribuan pekerja percobaan yang dipecat.

Putusan Hakim Bredar tidak menghentikan lembaga-lembaga tersebut untuk memecat para pekerja, tetapi mempersoalkan cara pemecatan tersebut. Keputusannya muncul setelah gugatan diajukan oleh 19 negara bagian yang dipimpin Demokrat dan Washington DC, yang berpendapat bahwa PHK massal akan memicu peningkatan klaim pengangguran dan menambah tekanan pada layanan sosial.

Dalam tanggapan selanjutnya terhadap upaya pemerintah untuk mempekerjakan kembali para pekerja, hakim tersebut mengatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah membuat "kemajuan yang berarti menuju kepatuhan". Secara terpisah, Hakim Alsup mengkritik keputusan untuk menempatkan pekerja yang dipekerjakan kembali pada cuti administratif, dengan mengatakan kepada pengacara pemerintah bahwa hal itu "tidak akan memulihkan layanan yang dimaksudkan oleh putusan pendahuluan".

Sebagai tanggapan, departemen kehakiman mengatakan dalam pengajuannya bahwa menempatkan pekerja pada cuti administratif adalah langkah pertama untuk mengembalikan mereka sepenuhnya. Departemen telah mengajukan banding atas kedua keputusan pengadilan federal tersebut.

Sebagai informasi, Amerika Serikat yang banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawan bahkan pekerja pemerintah. Perusahaan jasa penempatan kerja Challenger, Gray, dan Christmas, melaporkan data pemutusan hubungan kerja yang meningkat di tahun 2025.

baca juga

Diketahui, sebanyak 172.017 ribu masyarakat Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja pada bulan Februari. Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 245% dari pemutusan hubungan kerja yang diumumkan pada bulan Januari 2025. Tentunya ini merupakan otal tertinggi untuk bulan Februari sejak tahun 2009 dan total bulanan tertinggi sejak bulan Juli 2020.

Pemutusan hubungan kerja terbesar berasal dari pemerintah federal atau pegawai negeri sipil (PNS). Lantaran, Presiden Trump telah berupaya untuk mengurangi lapangan kerja secara signifikan. Challenger mencatat 62.242 pemutusan hubungan kerja yang diumumkan oleh pemerintah secara keseluruhan. Lalu, sektor ritel mencatat total 38.956 pemutusan hubungan kerja yang diumumkan pada bulan tersebut dan sektor teknologi mengumumkan 14.554 pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin miliarder teknologi Elon Musk masih terus memangkas belanja publik. Tindakan yang mengakibatkan pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran, dan pemecatan ribuan pekerja pemerintah federal, termasuk ilmuwan dan penjaga hutan. Trump menggambarkan pemerintah federal sebagai pemerintah yang membengkak dan boros.

Dampak hilir DOGE, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, menyebabkan 894 PHK lainnya. Sebagian besar PHK federal terjadi di Washington DC, yang telah kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 60 pada tahun 2024.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:16 WIB

Harga Minyak Bertahan Menguat Usai Trump Tolak Kesepakatan Baru dengan Iran

Harga Minyak Bertahan Menguat Usai Trump Tolak Kesepakatan Baru dengan Iran

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 09:01 WIB

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Your Say | Kamis, 12 November 2026 | 11:25 WIB

Dewan Pers Akui AI dan Monopoli Iklan Platform Bikin PHK Massal Industri Media RI

Dewan Pers Akui AI dan Monopoli Iklan Platform Bikin PHK Massal Industri Media RI

Tekno | Rabu, 11 November 2026 | 14:43 WIB

Jensen Huang Curhat ke Donald Trump: Saya Gak Tahu Selingkuh dengan Mata-mata China

Jensen Huang Curhat ke Donald Trump: Saya Gak Tahu Selingkuh dengan Mata-mata China

News | Rabu, 11 November 2026 | 12:05 WIB

Harga Minyak Anjlok ke Level Terendah Dua Bulan

Harga Minyak Anjlok ke Level Terendah Dua Bulan

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 08:43 WIB

Pemerintah Minta Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Apindo: Harusnya Dana Pensiun yang Besar

Pemerintah Minta Pengusaha Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Apindo: Harusnya Dana Pensiun yang Besar

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 10:18 WIB

Harga Minyak Dunia Turun Usai Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir

Harga Minyak Dunia Turun Usai Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 08:49 WIB

Kronologi Rekrutmen CPNS 2026: Sempat Wacana Batal, Kini Resmi Dibuka

Kronologi Rekrutmen CPNS 2026: Sempat Wacana Batal, Kini Resmi Dibuka

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 11:32 WIB

BBM Bisa Murah Lagi,  Harga Minyak Dunia Terus Turun di Bawah 100 USD/Barel

BBM Bisa Murah Lagi, Harga Minyak Dunia Terus Turun di Bawah 100 USD/Barel

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 09:29 WIB

Terkini

11 Warga Thailand dan Myanmar Tewas Usai Kebakaran Ruko di Phuket

11 Warga Thailand dan Myanmar Tewas Usai Kebakaran Ruko di Phuket

News | Senin, 16 November 2026 | 16:01 WIB

Harga Batu Bara Acuan Naik 4,15%, Ini Pendorongnya

Harga Batu Bara Acuan Naik 4,15%, Ini Pendorongnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 15:58 WIB

Kapolri Suyudi: Penindakan Hukum Bakal Sia-sia Jika Dijalankan Tanpa Etika

Kapolri Suyudi: Penindakan Hukum Bakal Sia-sia Jika Dijalankan Tanpa Etika

News | Senin, 16 November 2026 | 15:57 WIB

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

News | Senin, 16 November 2026 | 15:55 WIB

5 Flat Shoes Tali Elastis yang Praktis, Stylish, dan Awet untuk Wanita Aktif

5 Flat Shoes Tali Elastis yang Praktis, Stylish, dan Awet untuk Wanita Aktif

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 15:51 WIB

Balikin Duit Endorse Rp14,69 Miliar, Anak Buah Raffi Ahmad: Semangat Bos

Balikin Duit Endorse Rp14,69 Miliar, Anak Buah Raffi Ahmad: Semangat Bos

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 15:48 WIB

Situs Masih Tembus Pakai VPN, Bareskrim Blokir 322 Rekening Judol Berisi Rp28 Miliar

Situs Masih Tembus Pakai VPN, Bareskrim Blokir 322 Rekening Judol Berisi Rp28 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 15:45 WIB

Bobby Nasution Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres: Beliau Sangat Kompeten

Bobby Nasution Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres: Beliau Sangat Kompeten

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 15:42 WIB

Monitor Gaming OLED LG UltraGear GX7 Tawarkan QHD 240Hz, Harga Rp8 Jutaan

Monitor Gaming OLED LG UltraGear GX7 Tawarkan QHD 240Hz, Harga Rp8 Jutaan

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 15:42 WIB

Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit

Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 15:41 WIB

×