Infografis
Suara.com - Pemerintah harus memperhatikan segala hal untuk melakukan kebijakan transisi energi. Jangan sampai, transisi energi hanya fokus pada energi bersih saja.
Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, mengatakan, transisi menuju sistem energi bersih bukan hanya soal penggantian teknologi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi.
"Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang berpihak pada rakyat, bukan hanya agenda teknologi," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Tetty menyebut, kesadaran masyarakat terhadap isu energi bersih memang meningkat, terutama terkait manfaat seperti pengurangan polusi udara dan perlindungan lingkungan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya memperluas pemahaman publik agar manfaat sosial, seperti akses energi yang merata dan peningkatan kesehatan, juga menjadi bagian dari narasi transisi energi nasional.
Tetty mengingatkan bahwa transisi energi seharusnya membuka akses dan memperbaiki kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan transisi energi tidak bisa diabaikan. Kekhawatiran publik masih tinggi terhadap potensi konversi lahan hijau, biaya yang mahal, serta risiko kehilangan pekerjaan di sektor energi fosil seperti di daerah-daerah penghasil batu bara.
Dalam hal ini, Tetty mendorong agar kebijakan yang diambil bersifat antisipatif dan berpihak pada kelompok rentan. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu hadir aktif, tidak hanya dengan regulasi, tetapi juga melalui investasi sosial dan infrastruktur yang menjangkau hingga pelosok.
Lebih lanjut, dia melihat bahwa masyarakat sudah menunjukkan preferensi yang kuat terhadap energi surya, hidro dan kendaraan listrik. Namun, pilihan ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan harga dan ketersediaan, bukan faktor keberlanjutan atau emisi.
Baca Juga: Gandeng AWS, Hitachi Energy Percepat Transisi Energi Lewat Bantuan AI
Karena itu, ia menilai perlu ada intervensi kebijakan yang menjamin keterjangkauan teknologi ramah lingkungan serta edukasi publik yang lebih luas dan terstruktur.
Tetty menegaskan, DPR RI melalui Komisi XII telah mengagendakan pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). UU ini akan menjadi peta jalan transisi energi Indonesia. UU ini diharapkan diharapkan menjadi kerangka utama regulasi transisi energi yang berkeadilan.
Tetty juga mendorong sinergi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah agar proses peralihan energi ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.
ESDM Luncurkan IETF
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Agence Francaise De Developpement (AFD) secara resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF). Program ini merupakan bagian dari perjanjian hibah langsung (Implementing Agreement) yang ditandatangani pada 1 November 2024 dengan total nilai komitmen sebesar EUR 3 juta.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia menjelaskan bahwa visi dan prioritas sektor energi dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.
