Infografis
Selain itu, Kemenkeu juga berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara agar lebih produktif, menyempurnakan regulasi terkait PNBP, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan oleh satuan kerja (satker) dan badan layanan umum (BLU).
Strategi kedua adalah peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan PNBP. Wakil Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa pihaknya akan memperkuat proses bisnis terkait pengelolaan PNBP, menjalankan program kolaboratif (joint program) dengan berbagai pihak terkait, serta mengintensifkan penagihan piutang PNBP melalui implementasi Automatic Blocking System (ABS) dan pemblokiran Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi pihak-pihak yang lalai dalam pembayaran. Kemenkeu juga memperluas integrasi proses bisnis dan menambah komoditas yang tercakup dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), serta berencana mereplikasi sistem serupa secara bertahap untuk sektor perikanan dan kehutanan guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP di sektor-sektor tersebut.
Strategi ketiga melibatkan pemberian insentif PNBP yang terukur. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor-sektor strategis.
Beberapa insentif yang telah dan akan diterapkan antara lain kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tertentu, penerapan tarif PNBP 0 persen untuk kegiatan hilirisasi batu bara guna meningkatkan nilai tambah komoditas, serta harmonisasi tarif yang lebih rendah untuk produk hasil pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam proyek hilirisasi mineral. Pemberian insentif ini diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya juga akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dalam jangka panjang.
Strategi keempat dan terakhir adalah penguatan sumber daya dan organisasi pengelola PNBP. Kemenkeu terus mengembangkan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) versi 2 untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP.
Selain itu, Kemenkeu juga memperkuat struktur organisasi yang bertugas untuk menggali potensi PNBP baru dan melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penerimaan negara bukan pajak. Program secondment atau pertukaran pegawai juga dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pengelola PNBP.
Dengan implementasi keempat strategi ini secara simultan dan terukur, Kementerian Keuangan optimis dapat mengkompensasi hilangnya potensi penerimaan dari dividen BUMN dan mencapai target PNBP yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
