Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), Hasan Fawzi, mengungkapkan adanya keterkaitan antara sejumlah pedagang aset kripto domestik dengan entitas yang beroperasi di luar negeri.
Informasi ini diperoleh melalui proses Know Your Entity (KYE) yang dilakukan OJK sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan transparansi dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (9/5), Hasan Fawzi menyebutkan bahwa selain Tokocrypto yang telah diketahui memiliki afiliasi dengan bursa kripto global Binance, OJK juga mengidentifikasi setidaknya dua pedagang aset keuangan digital lainnya yang memiliki hubungan afiliasi dengan entitas di yurisdiksi asing.
"Selain Tokocrypto yang diketahui memiliki afiliasi dengan pihak Binance di luar negeri, setidaknya terdapat dua pedagang aset keuangan digital lain yang memiliki afiliasi dengan entitas di luar negeri," ujar Hasan Fawzi.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa informasi mengenai afiliasi dengan pihak asing ini didapatkan OJK melalui analisis laporan keuangan teraudit dari masing-masing pedagang aset keuangan digital. Laporan keuangan ini menjadi salah satu sumber data penting dalam proses KYE yang diterapkan oleh OJK. Proses KYE sendiri merupakan mekanisme yang diterapkan untuk memahami struktur kepemilikan, manajemen, dan operasional entitas yang diawasi, termasuk dalam sektor perdagangan aset kripto.
"Proses KYE yang dilakukan merupakan bagian dari upaya kami untuk terus memastikan adanya transparansi dan juga mendorong integritas dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia," tegas Hasan.
Hasan Fawzi kemudian mengungkapkan identitas dua entitas perdagangan aset kripto domestik lainnya yang teridentifikasi memiliki afiliasi dengan entitas di luar negeri, yaitu Upbit Indonesia dan BTSE Indonesia.
Menurut penjelasannya, Upbit Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha Upbit APAC Private Ltd yang berpusat di Singapura. Grup ini diketahui memiliki izin operasional perdagangan aset kripto di berbagai negara lain di kawasan Asia. Sementara itu, BTSE Indonesia dalam laporan keuangannya menyatakan afiliasi dengan BTSE Holdings Ltd, sebuah perusahaan yang tercatat beroperasi di wilayah Afrika Timur.
Menanggapi adanya afiliasi ini, Hasan Fawzi menegaskan bahwa OJK telah secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai kepemilikan dan hubungan afiliasi dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Pasal tersebut mewajibkan setiap pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia untuk secara transparan melaporkan struktur kepemilikan perusahaan serta adanya hubungan afiliasi kepada OJK. Kewajiban pelaporan ini berlaku khususnya jika terdapat hubungan kepemilikan maupun pengendalian langsung atau tidak langsung oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan entitas di luar negeri.
"Ketentuan ini tentu bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga aspek mitigasi risiko terhadap pengaruh eksternal yang mungkin saja dapat mengganggu aspek stabilitas dan integritas dari pasar aset kripto domestik," jelas Hasan lebih lanjut.
Langkah OJK dalam mengidentifikasi dan mengatur afiliasi antara pedagang kripto domestik dan entitas asing menunjukkan komitmen regulator dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang sehat, transparan, dan terpercaya di Indonesia. Melalui proses KYE dan penegakan POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK berupaya untuk meminimalisir potensi risiko yang mungkin timbul dari pengaruh eksternal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas para pelaku industri aset kripto di tanah air. Transparansi dalam struktur kepemilikan dan afiliasi diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan menjaga stabilitas pasar aset kripto domestik secara keseluruhan.
TERPOPULER
