Infografis
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau (KLH) agar segenap pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menghadapi musim kemarau 2025.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan.
Diantaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit.
Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan libatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau.
Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” tegasnya ditulis Selasa (13/5/2025).
Sementara itu, GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.
Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak.
Baca Juga: Sebut Tren Karhutla Terus Turun, Menhut Raja Juli: Jangan Bikin Kita Sombong, Tetap Hati-hati
Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
