Infografis
Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah investigasi soal aksi premanisme yang menggangu iklim usaha di Cilegon. Hal ini penting untuk keasamanan berusaha para investor yang berinvestasi di Indonesia.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) ini sangat meresahkan keamanan para pengusaha.
"Yang mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa," ujar Shinta dalam konferensi pers yang dikutip Antara, Rabu (14/3/2025).
"Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," sambung dia.
Maka dari itu, Shinta mendorong agar investigasi dari pemerintah segera dilakukan, agar tidak terjadi di kemudian hari. "Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," imbuh dia.
Untuk diketahui, Kadin Indonesia membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon secara cepat dan bijak demi menjaga iklim investasi tetap kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
"Ini pas nih, jadi intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Anindya menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi adanya pemberitaan mengenai Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah kepada pengusaha di daerah tersebut. Ia menegaskan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik guna merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon. Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.
Baca Juga: Jakarta Barat 'Disisir' Ratusan Polisi, Operasi Berantas Preman Dimulai
Ormas Minta Jatah
