Suara.com - Sosok Bimo Wijayanto kini menjadi buah bibir di berbagai kalangan, seiring dengan kabar santer yang menyebutkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk menduduki kursi panas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), menggantikan Suryo Utomo.
Kiprah dan rekam jejak Bimo dalam dunia perpajakan dan birokrasi pemerintahan memang tak bisa dipandang sebelah mata. Lahir dari rahim Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Bajawa, Flores, pada tanggal 5 Juli 1977, perjalanan hidup Bimo membawanya menimba ilmu dan membangun karier yang cemerlang. Sejak usia delapan tahun, Yogyakarta menjadi rumah keduanya, sebuah wilayah yang kelak menjadi salah satu fondasi aset propertinya.
Bimo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (Tarnus), sebuah institusi pendidikan angkatan tahun 1995. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar sarjana ekonomi. Bimo kemudian meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari The University of Queensland, Australia. Puncak dari pendidikan formalnya adalah gelar PhD yang diraih dari University of Canberra, Australia.
Karier Bimo di lingkungan pemerintahan dimulai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), institusi yang kini berpeluang besar untuk ia pimpin. Ketika masih berstatus sebagai pegawai Ditjen Pajak, Bimo mendapatkan penghargaan Hadi Soesastro Australia Award pada tahun 2014, sebuah kehormatan yang diraihnya bertepatan dengan masa studinya di Canberra. Sebelum sepenuhnya mengabdikan diri pada negara, Bimo sempat mencicipi dunia profesional sebagai auditor di salah satu firma akuntansi, PricewaterhouseCoopers (PwC), selama dua tahun.
Jejak karier Bimo di lingkaran pemerintahan semakin menanjak dengan dipercaya menduduki posisi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Usai di KSP, Bimo kembali mendapatkan jabatan sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, Bimo memiliki peran menarik investasi strategis serta mengelola sektor pertambangan yang vital bagi perekonomian nasional.
Selain di pemerintahan, Bimo juga jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak Juni 2022, ia dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk. Ia kembali menjabat komisaris pada tahun 2024.
Kekayaan Bimo Wijayanto
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 15 Maret 2022, total kekayaan Bimo per akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp 6,67 miliar. Mayoritas asetnya berupa properti, dengan kepemilikan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, dan Gunung Kidul, dengan total nilai mencapai Rp 5,8 miliar.
Selain properti, Bimo juga memiliki satu unit mobil Toyota Fortuner TRD tahun 2017 dengan nilai tak kurang dari Rp 370 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 200 juta, serta kas atau setara kas sebesar Rp 300 juta. Dalam laporan kekayaannya tersebut, Bimo tercatat tidak memiliki utang, yang berarti seluruh kekayaannya merupakan aset bersih yang dimilikinya.
Tren peningkatan kekayaan Bimo dari tahun ke tahun juga tercatat dalam LHKPN. Pada tahun 2019, saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP, total hartanya tercatat sebesar Rp 5,97 miliar. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 6,17 miliar pada tahun 2020, dan kembali bertambah menjadi Rp 6,67 miliar pada tahun 2021.
Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, pengalaman karier yang kaya dan strategis di berbagai lini pemerintahan dan BUMN, Bimo Wijayanto menjadi figur yang banyak disorot, seiring jabatan penting Direktorat Jenderal Pajak.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
