Angka Pekerja Bergaji di Bawah UMP Melonjak Tajam, Kemiskinan di Indonesia Jadi Sorotan

Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah pekerja di Indonesia yang menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Riset terbaru CELIOS menunjukkan persentase pekerja bergaji di bawah UMP melonjak tajam menjadi 84 persen pada tahun 2024, naik drastis dari 63 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS), CELIOS menemukan bahwa sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia digaji di bawah UMP per tahun 2024. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang mencatat 83 juta penduduk Indonesia bergaji di bawah UMP.

"Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP meningkat tajam dari 63 persen pada 2021 menjadi 84 persen pada 2024," tulis temuan riset CELIOS dikutip Sabtu (31/5/2025).

Selain itu, CELIOS juga menyoroti bahwa data pengangguran yang dirilis pemerintah selama ini belum sepenuhnya mencakup data pekerja di sektor informal. Banyak data relevan yang penting untuk perumusan kebijakan justru tidak disampaikan kepada publik.

Menyikapi temuan ini, CELIOS menyarankan agar pemerintah melakukan redefinisi cara mengukur angka kemiskinan.

Mereka mengusulkan adopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS saat ini masih berpegang pada dua pilar lama yakni garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran.

"Ini pendekatan yang sah di era 70-an, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern," ungkap Media.

Media menambahkan, metode pendekatan yang digunakan BPS saat ini dinilai gagal merepresentasikan tantangan terkini, seperti beban utang, ketimpangan akses layanan publik, dan tekanan finansial yang dialami rumah tangga kelas menengah.

"Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan," kata Media.

Sebelumnya Generasi Z harus menghadapi tantangan ekonomi Indonesia. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat juga disumbang oleh gen Z tersebut.

Adapun, kelompok gen Z yang lahir di tahun 1997-2012 ini menjadi salah satu yang banyak di Indonesia. Namun, bonus demografi ini dikhawatirkan akan meningkatkan pengangguran di Indonesia.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Salsabila Azkia Farhani, mengatakan potensi gen Z terancam oleh pengangguran terbuka yang lebih besar. Lantaran belumnya terserap tenaga kerja di usia tersebut.

"Gen Z menjadi boomerang untuk Indonesia. Apalagi, Tinggi usia pengangguran muda ini terkait mix match industri dan kompetensi lulusan muda," katanya dalam acara diskusi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2026 secara virtual, Rabu (28/5/2025).

Kata dia, tingginya pengangguran usia muda di sekitar 15-24 tahun bukan hanya persoalan ketersediaan lapangan kerja. Tetapi adanya mismatch antara kebutuhan industri dengan kompentensi lulusan muda. Lantaranya kuranganya pengalaman kerja yang jarang dimiliki oleh generasi Z.

"Lapangan kerja ini membutuhkan kompetensi sangat demanding untuk gen Z. Skill gen z tidak mencukupi industri jadi boomerang untuk industri tenaga kerja," kata dia.

Tentunya dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia maka bakal menambah kapasitas kemiskinan. Serta bakal menghambat perekonomian Indonesia.

Apalagi, Knstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan menjadi alaram. Indef pun menilai terdapat delapan pertanda gawat melambatnya pertumbuhan ekonomi RI.

Pertama, dalam catatan Indef, Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tanpa lompatan industrialisasi menjadikan Indonesia rentan terhadap dinamika eksternal. Pasalnya, saat ini ketidakpastian global semakin meningkat dengan adanya tarif impor dari Presiden AS, Donald Trump.

"Pemerintah terlihat tidak cukup agresif dalam merespons tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi," tulis laporan tersebut.

Kedua, volatilitas harga komoditas menciptakan risiko ekonomi domestik "dual shocks" bagi Indonesia. Yakni satu sisi, positive revenue shock dari lonjakan harga batubara dan minyak mentah yang berpotensi menambah penerimaan devisa dan royalti, namun sifatnya temporer dan tidak inklusif.