Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Anggaran Subsidi Energi Bocor, Menkeu Purbaya Akui Selama Ini Tak Tepat Sasaran

Mohammad Fadil Djailani

Selasa, 30 September 2025 | 16:26 WIB
Anggaran Subsidi Energi Bocor, Menkeu Purbaya Akui Selama Ini Tak Tepat Sasaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus/am.
baca 10 detik
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti bahwa masyarakat yang sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi signifikan dari subsidi.
  • Purbaya memperingatkan bahwa jika subsidi energi terus salah sasaran, hal itu tidak hanya gagal membantu masyarakat kalangan bawah.
  •  Purbaya mendesak Kementerian ESDM agar segera memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan subsidi energi ke depan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masalah serius dalam penyaluran subsidi dan kompensasi energi nasional.

Berdasarkan data resmi, ternyata masyarakat dari kelompok ekonomi sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi yang signifikan dari dana subsidi yang seharusnya ditujukan untuk rakyat miskin.

"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu yaitu desil 8-10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Purbaya menegaskan, tujuan utama subsidi adalah memastikan masyarakat kalangan bawah dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Namun, jika pelaksanaannya tidak tepat sasaran, hal itu justru akan merusak sistem.

"Subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar," ucap Purbaya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pelaksanaan subsidi dan kompensasi energi ke depan harus lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Purbaya juga mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan menyalurkan subsidi.

"Jadi BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri," imbuhnya.

baca juga

Untuk mengatasi kebocoran ini, Purbaya memiliki dua langkah strategis yakni dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diklaim siap dan sudah digunakan oleh Kementerian Sosial, namun belum dimanfaatkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai DTSEN tersebut ke depan," tegas Purbaya.

Purbaya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan survei terkait pelaksanaan subsidi energi.

Peringatan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang mungkin bermain curang.

"Jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati saja nanti," tutupnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina

BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina

Bisnis | Selasa, 30 September 2025 | 15:27 WIB

Menkeu Purbaya ke Istana Bawa Berkas, tapi Ngaku Cuma 'Makan Siang Gratis'

Menkeu Purbaya ke Istana Bawa Berkas, tapi Ngaku Cuma 'Makan Siang Gratis'

News | Selasa, 30 September 2025 | 14:47 WIB

Menteri 'Koboi' Ancam Copot Anak Buah

Menteri 'Koboi' Ancam Copot Anak Buah

Bisnis | Selasa, 30 September 2025 | 14:29 WIB

Terkini

Cara Menghasilkan Uang dari HP untuk Menambah Pemasukan Keluarga

Cara Menghasilkan Uang dari HP untuk Menambah Pemasukan Keluarga

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:00 WIB

Dukung Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan Indonesia

Dukung Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan Indonesia

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:50 WIB

Impor Migas Indonesia Meroket 70 Persen, Tembus Rp 70 Triliun Lebih dalam Sebulan

Impor Migas Indonesia Meroket 70 Persen, Tembus Rp 70 Triliun Lebih dalam Sebulan

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:36 WIB

Harga Emas Lokal Diprediksi Makin Merana Pekan Ini

Harga Emas Lokal Diprediksi Makin Merana Pekan Ini

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:20 WIB

Syarat dan Cara Driver Ojol Ajukan Pinjaman KUR, Bisa Dapat Ratusan Juta

Syarat dan Cara Driver Ojol Ajukan Pinjaman KUR, Bisa Dapat Ratusan Juta

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

B50 Resmi Diterapkan, Gapki Sebut Tak Ada Kendala Pasokan CPO

B50 Resmi Diterapkan, Gapki Sebut Tak Ada Kendala Pasokan CPO

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:43 WIB

Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak

Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:21 WIB

Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat

Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:16 WIB

Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%

Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:10 WIB

Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun

Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 18:21 WIB

×