Infografis
-
Pemerintah targetkan penerapan mandatori B50 dimulai semester II 2026.
-
B50 diharapkan hentikan impor solar dan kurangi ketergantungan energi fosil.
-
Pasokan CPO dinilai cukup dari produksi dalam negeri tanpa perlu kurangi ekspor
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menargetkan mandatori B50 akan mulai dijalankan pada semester kedua 2026.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak yang berasal dari fosil.
Bahlil optimis, jika mandatori B50 sudah mulai dijalankan, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Kalau sudah keputusan B50 maka Insya Allah, kita tidak lagi melakukan impor solar pada 2026. Iya, Insya Allah pada semester II 2026," kata Bahlil kepada wartawan di JCC, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Sejauh ini penggunaan B50 dalam proses uji coba yang ketiga kali. Waktu yang dibutuhkan berkisar antara 6 sampai dengan 8 bulan.
"Kami uji di mesin kapal, kereta, alat-alat berat," kata Bahlil.
Untuk diketahui, B50 merujuk pada campuran 50 persen biodiesel (bahan bakar nabati) dan 60 persen minyak solar. Biodiesel sendiri bersumber dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).
Soal pasokan CPO guna penerapan mandatori B50, Bahlil optimis dengan produksi kebun kelapa sawit yang ada.
"Kita kan eksportir CPO terbesar di dunia. Sudah barang tentu, itu yang pertama adalah melakukan intensifikasi dari lahan-lahan yang ada, bahkan berpotensi kita buka lahan baru," kata Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Jawab Keraguan Kapasitas UMKM dan Koperasi Kelola Tambang: SDM Bisa Diperkuat Sambil Berjalan
Kemudian, kata Bahlil, membuka opsi membatasi ekspor CPO ke luar negeri.
"Tapi, kalau intensifikasi dan pembukaan lahan itu bagus, ya, tidak perlu mengurangi ekspor," katanya.
