- Konsumsi listrik per kapita tahun 2025 mencapai 1.584 kWh, melampaui target sebab pertumbuhan ekonomi dan program kelistrikan terealisasi.
- Kementerian ESDM mencatat kapasitas listrik terpasang tahun 2025 naik menjadi 107,51 GW, meningkat 6,8 persen dari tahun sebelumnya.
- Realisasi program listrik desa (Lisdes) menjangkau 1.516 lokasi, sementara BPBL melayani 205.968 rumah tangga sepanjang 2025.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan peningkatan konsumsi listrik nasional.
Tercatat konsumsi listrik per kapita pada 2025 mencapai 1.584 kilowatt hour (kWh) atau 108,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1.464 kWh. Angka itu meningkat dibanding 2024 yang tercatat sebesar 1.411 kWh.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadilia, menilai peningkatan menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat, dan terealisasinya sejumlah program kelistrikan.
"Jadi konsumsi kita naik. Kalau konsumsi naik itu artinya terjadi pertumbuhan permintaan, dan itu kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah terjadi juga pemerataan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta yang dikutip, Jumat (9/1/2026).
Bersamaan dengan peningkatan konsumsi, Kementerian ESDM juga mencatatkan kenaikan kapasitas listrik terpasang.
Tercatat kapasitas terpasang pada 2025 sebesar 107,51 GigaWatt (GW), meningkat 6,8 persen atau 7 GW dibanding 2024 yang tercatat sebesar 100,65 GW.
Sementara untuk realisasi program listrik desa atau Lisdes telah menjangkau 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi sepanjang 2025.
Adapun program bantuan pasang baru listrik atau BPBL per 31 Desember 2025, telah menjangkau 205.968 rumah tangga.
Bahlil pun menyebut, dengan realisasi Lisdes dan BPBL merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang belum teraliri listrik.
Baca Juga: Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa atau dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu semua listriknya harus sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai keadilan sosial, dan negara harus hadir," jelasnya.
