Bahlil soal Keluhan BBM di SPBU Swasta: Taati Aturan atau Cari Negara Lain!

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyinggung kelangkaan BBM di SPBU swasta.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada agenda kolaborasi antara Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI)Indonesia dan BPI Danantara di Jakarta pada Senin (20/10/2025).  

Bahlil menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan bagi badan usaha yang menjalankan bisnisnya. 

"Sekarang mulai menyangkut BBM. BBM ada yang bilang, Pak, yang ini habis, Pak. Yang ini habis, Pak. Loh, ini impor, ini ada negara. Ini ada negara hukum. Ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," tegasnya. 

Bahlil mengingatkan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha di Indonesia, harus taat pada aturan yang berlaku. 

Bagi badan usaha yang tidak ingin diatur, dimintanya untuk mencari negara lain.

"Monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja..semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.  Apalagi yang lain," tegasnya. 

Pemerintah, katanya, bukan tidak memberikan kuota impor kepada SPBU swasta. 

Pada 2025 ini, badan usaha swasta telah mendapat tambahan kuota impor sebesar 10 persen. 

"Jadi, kuota impor kami kasih. Bukan enggak kasih. 110 persen," tuturnya. 

Bahlil kemudian menyinggung soal adanya upaya lobi-lobi soal kelangkaan BBM itu. 

Dia pun dengan tegas mengingatkan bahwa terkait dengan urusan negara, dirinya tidak pernah main-main. 

"Ada juga mungkin kader HIPMI yang jadi perantara, lobbyist, main barang itu. Tum begini tum, begini tum. Sudah-lah kelakuan begini sudah pernah aku lakukan. Jangan kalian pakai untuk diri saya. Ini aku kasih tahu betul. Sudah-lah untuk bangsa ini jangan kita main-main," tandas.