Infografis
-
Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5% dan didominasi utang jangka panjang.
-
ULN pemerintah tumbuh melambat, dipengaruhi ketidakpastian pasar global dan berfokus pada pembiayaan sektor-sektor prioritas.
-
ULN swasta mengalami kontraksi, terutama dari lembaga keuangan dan perusahaan nonkeuangan, sehingga total ULN swasta menurun pada triwulan III 2025
Suara.com - Bank Indonesia (BI) memastikan struktur utang luar negeri Indonesia (ULN) tetap sehat.
Adapun, posisi ULN Indonesia pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 424,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 7.092 triliun jika kurs Rupiah di level Rp16.711.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan mengatakan, ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada triwulan III 2025, dari 30,4 persen pada triwulan II 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," katanya.
Sebagai informasi, ULN ini disumbang dari pemerintah dan swasta. Untuk, ULN pemerintah masih tumbuh melambat.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 210,1 miliar Dolar AS atau secara tahunan tumbuh 2,9 persen ( yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada triwulan II 2025.
Baca Juga: Survei: BI Bakal Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen, Siapkan Kejutan di Desember
Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7 persen ).
Kemudian, Jasa Pendidikan (17,0 persen), Konstruksi (10,7 persen ), Transportasi dan Pergudangan (8,2 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," katanya.
Sedangkan, posisi ULN swasta tercatat sebesar 191,3 miliar Dolar AS pada triwulan III 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2025 sebesar 193,9 miliar Dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy) menjadi sebesar 1,9 persen (yoy).
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0 persen (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81 persen terhadap total ULN swasta.
