Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang

Suara.com - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait temuan 250 ton beras di Sabang, Aceh. Ia menilai persoalan ini harus ditangani secara hati-hati karena berkaitan dengan status Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas.

Khudori menegaskan, sebelum pernyataan publik dikeluarkan, seluruh otoritas yang memiliki kewenangan perlu memastikan duduk persoalan dengan jelas.

"Jangan sampai ketika sudah disampaikan justru menimbulkan kegaduhan karena ternyata yang disampaikan menimbulkan perdebatan," ujarnya kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2000—yang mengesahkan Perpu No. 2 Tahun 2000—telah menetapkan Sabang dan sekitarnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dengan status tersebut, Sabang dipisahkan dari daerah pabean Indonesia untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Ia menjelaskan kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) juga diatur dalam PP No. 41 Tahun 2021. Regulasi itu memberikan otoritas penuh kepada BPKS terkait aktivitas keluar-masuk barang. Beberapa kewenangan pemerintah pusat yang biasanya berada di kementerian atau lembaga tertentu dialihkan kepada badan tersebut.

"Karena dia memang kawasan yang otonom, kawasan yang bebas misalnya dalam menetapkan jenis dan jumlah barang yang akan masuk termasuk menerbitkan izin pemasukannya," kata Khudori.

Oleh sebab itu, ia menilai polemik ini seharusnya bisa diselesaikan lebih dulu antar-otoritas terkait sebelum diumumkan ke publik. Menurutnya, identifikasi jenis beras yang diimpor juga penting agar tidak memicu bias informasi.

Ia mengingatkan bahwa larangan impor beras pada dasarnya merupakan penugasan kepada Bulog, bukan kepada pihak swasta.

"Karena konteks tidak boleh impor beras itu sebetulnya penugasan kepada Bulog, tapi swasta tetap jalan untuk beras khusus," ujarnya.

Versi Mentan

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyegel 250 ton beras yang masuk melalui salah satu pelabuhan di Sabang pada Minggu (23/11/2025). Amran menyebut beras tersebut berasal dari Thailand dan memanfaatkan status Sabang sebagai zona perdagangan bebas.

"Alasan bisa masuk karena itu daerah zona bebas perdagangan. Tapi itu harus dibaca utuh, harus tetap mengikuti kebijakan pusat," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta.

Amran menegaskan impor tersebut tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan bahwa tahun ini tidak ada kebijakan impor beras. Ia juga menyoroti bahwa setiap impor harus melalui mekanisme rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi Kementerian Perdagangan untuk mengonfirmasi izin impor.

"Kami langsung telepon Menteri Perdagangan, dan beliau menyampaikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan," pungkasnya.

Protes dari Aceh

Pemerintah Aceh membantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal tudingan impor beras ilegal di Sabang. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menegaskan impor beras 250 ton dari Thailand itu legal.

MTA menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) terkait kegiatan impor beras dari Thailand tersebut. Ia juga menyebut tudingan Amran itu terlalu reaksioner dan tidak sensitif.

"Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Selasa (25/11/2025) dilansir dari Antara.

MTA mengatakan, Gubernur Aceh telah menerima dan memahami laporan terkait kasus impor 250 ton beras yang dipermasalahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu dan dinyatakan ilegal.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.

Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi kebijakan transisi strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat.

Ia menilai, pernyataan Mentan yang menyatakan beras tersebut ilegal terlalu reaksioner dan minim sensitivitas terhadap daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik.

"Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan undang-undang," katanya.

Padahal, lanjut dia, kawasan Sabang diatur dengan regulasi khusus, termasuk dalam UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Maka dari itu, pernyataan beras itu ilegal tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

MTA meminta ke depan apabila terdapat permasalahan kewenangan dan regulasi seperti ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat.