- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan duka atas bencana banjir dan longsor di Sumatera pada 28 November 2025 di Jakarta.
- Kementerian ESDM memperketat AMDAL dan mewajibkan jaminan biaya reklamasi di awal aktivitas pertambangan dimulai.
- Bahlil akan melakukan penataan terhadap pengelolaan pertambangan agar ramah terhadap lingkungan.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya soal bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Bahlil pun menyampaikan rasa prihatin atas banjir dan longsor yang terjadi.
"Karena itu, kita harus memanjatkan doa dan turut berduka cita atas meninggalnya beberapa saudara-saudara kita di wilayah-wilayah yang kena bencana," kata Bahlil dalam pidatonya pada agenda diskusi Aksi Nyata Untuk Bumi Lestari di di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Jumat (28/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Bahlil pun menyebut bahwa tata kelola pertambangan dan perkebunan yang tidak baik akan berdampak kepada kerusakan lingkungan.
"Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah, apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial," kata Bahlil.
"Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan, banjir, juga mengalami hal yang sama," sambungnya.
Untuk itu, ketika dirinya ditunjuk sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengaku mengupayakan perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia.
"Kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. AMDAL-nya harus sudah diperketat. Karena kalau tidak, ini berbahaya sekali," tegasnya.
Sejauh ini langkah, lewat kementerian yang dipimpinnya, Bahlil mendorong penataan pertambangan yang komprehensif, salah satunya mewajibkan perusahaan tambang membayar biaya reklamasi terlebih dahulu sebelum aktivitas eksplorasi dimulai.
"Dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai pertambangan selesai terus tinggalkan hutan (yang rusak)," kata Bahlil.
Bahlil menyebut kebijakan itu banyak mendapatkan protes dari para pengusaha. Namun ditegaskannya dirinya tidak akan berkompromi dengan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
"Saya katakan kepada mereka, sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang," ujarnya.
Usai acara, ketika dimintai tanggapannya soal isu pertambangan ilegal yang menjadi pemicu longsor dan banjir di Sumatera, Bahlil menegaskan akan memastikannya.
"Nanti kami cek," ujarnya singkat.
Sebagaimana dilaporkan banjir dan longsor terjadi di Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Terdapat 16 kabupaten/kota di Aceh terendam banjir. Akibatnya 20.759 orang mengungsi.
Di Sumatera Utara, sebanyak 12 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor. Sejauh ini data yang terhimpun sebanyak 43 orang meninggal dunia dan 88 lainnya masih dalam pencarian. Selain itu sebanyak 1.168 orang terpaksa harus mengungsi.
TERPOPULER
