Perjanjian Dagang Terancam Batal, ESDM Tetap Akan Impor Migas AS

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan tetap mengupayakan mengimpor minyak dan gas (Migas) dari Amerika Serikat (AS). Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung di tengah kabar batalnya perjanjian dagang antara Indonesia dengan AS. 

Pembelian minyak dan gas merupakan salah satu klausul utama dalam kesepakatan dagang antara AS dengan Indonesia. 

Yuliot mengatakan terkait perjanjian dagang itu seluruhnya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Ini-kan lagi dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi nanti Kemenko Perekonomian akan mengajak duduk bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, ya, termasuk Kementerian ESDM," ujar Yuliot saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025). 

Dia menegaskan, Kementerian ESDM berkomitmen dengan perjanjian dagang itu, khususnya dalam pembelian minyak dan gas dari AS. 

"Tapi kami dari Kementerian ESDM itu, tetap apa yang sudah dikomitkan (menjadi komitmen) untuk kita impor dari AS, itu tetap akan kami upayakan," jelas Yuliot. 

Kesepakatan dagang yang disepakati Juli 2025 itu sejatinya merupakan deal timbal balik. Presiden AS Donald Trump bersedia menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai gantinya produk AS yang masuk Indonesia tidak dikenakan pajak ekspor. 

Selain itu, Trump juga mengharuskan Indonesia membeli produk energi (migas) dari AS senilai USD 15 miliar (sekitar Rp 244,074 triliun). Kemudian, pembelian produk pertanian senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73 triliun), dan pembelian 50 unit pesawat buatan Boeing.

Namun, saat ini beredar kabar bahwa kesepakatan dagang Indonesia-AS berpotensi dibatalkan. Isu itu muncul, setelah pernyataan pejabat AS yang menyebut Indonesia mundur dari beberapa poin perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

Pejabat Indonesia yang terlibat dalam perundingan dilaporkan memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa Indonesia  tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dan ingin merumuskan ulang perjanjian dagang dari awal.