Infografis
- Menteri Keuangan mendeteksi 40 perusahaan baja, termasuk dari China dan domestik, belum membayar pajak.
- Dua perusahaan baja besar segera ditindak, sementara potensi kerugian negara dari industri ini mencapai Rp 4 triliun.
- Menteri curiga ada keterlibatan oknum internal Kemenkeu serta mengancam reorganisasi DJP dan merumahkan pegawai Bea Cukai.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada 40 perusahaan baja yang tidak membayar pajak. Mereka tak hanya industri asal Indonesia, tapi juga ada yang dari China.
Purbaya menyebut kalau dari 40 perusahaan baja yang terdeteksi, dua di antaranya bakal segera ditindak dalam waktu dekat.
"Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. Campur-campur (perusahaannya). Ada yang China ada yang Indonesia juga," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Purbaya mengaku heran dengan praktik pengemplang pajak baru terungkap beberapa waktu belakangan. Sebab mereka adalah perusahaan besar.
Ia lalu menduga ada orang dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ikut terlibat dalam penggelapan pajak.
"Harusnya kan kalau perusahaan besar, kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat. Nanti kita lihat ya," jelasnya.
Sebelumnya Purbaya menyoroti masalah di Ditjen Pajak Kemenkeu. Ia mengungkapkan modus dari beberapa perusahaan yang lolos bayar pajak.
"Yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Ya pengusahanya dari china, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indo. Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai), saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," tutur dia.
Menurutnya, potensi kerugian negara dari industri yang tidak bayar pajak itu bisa tembus lebih dari Rp 4 triliun dalam waktu setahun. Purbaya juga heran kalau petugas Pajak seolah tutup mata dengan praktik kecurangan itu.
Baca Juga: Rupiah Lemah hingga Level Tertinggi, Purbaya: Tak Usah Takut, 2 Minggu Menguat
"Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang Pajak selama ini seperti agak tutup mata. kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya, yang Bea Cukai seperti itu juga," beber dia.
Maka dari itu, Purbaya memastikan bakal reorganisasi DJP maupun Bea Cukai agar bekerja lebih serius ke depan. Khusus Bea Cukai, ancamannya adalah merumahkan 16 ribu pegawai.
"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja. Tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," pungkasnya.
