Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah

Suara.com - PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara mengaku belum menerima surat resmi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan pihaknya baru mengetahui ihwal pencabutan izin, yang diumumkan Istana Kepresidenan pada Selasa malam (20/1/2026) dari media.

“Perseroan mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media,” kata Katarina dalam keterangan resmi perusahaan yang terafiliasi dengan raksasa PT Astra International (ASII), Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut Katarina mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh, tetapi di saat yang sama mengungkapkan menghormati keputusan pemerintah.

“Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar dia.

Izin Dicabut, Saham ASII dan UNTR Ambles

Sebelumnya diwartakan sebanyak 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari puluhan perusahaan itu ada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, tambang dan perkebunan.

Termasuk di antaranya adalah perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, dan perusahaan listrik PT North Sumatra Hydro Energy. Sebelumnya tiga perusahaan ini juga digugat perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai Rp4,8 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan itu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia mengatakan keputusan itu diambil Prabowo usai rapat dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Baca Juga: Kementerian ESDM Audit Tambang Emas Martabe yang Terafiliasi ASII, Diduga Perparah Banjir Sumatera

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Dari 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Puluhan perusahaan itu berlokasi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara - tiga provinsi yang terdampak paling parah dalam bencana banjir Sumatera pada akhir 2025 lalu.

Buntut pencabutan izin itu, saham-saham di bawah naungan konglomerasi Grup Astra mengalami pelemahan parah dan aksi jual masif pada perdagangan intraday hari ini, Rabu (21/1/2026).

Penurunan terdalam dipimpin oleh PT United Tractors Tbk (UNTR), anak usaha Astra yang juga pemegang saham terbesar di PTAR. Adapun PTAR merupakan aset strategis UNTR yang diakuisisi pada 2018 dengan nilai fantastis mencapai US$1 miliar (sekitar Rp15,6 triliun).

Pencabutan izin ini menjadi pukulan telak bagi diversifikasi bisnis United Tractors. Tambang Martabe selama ini menjadi tulang punggung pendapatan non-batubara perusahaan. Sepanjang 2024 saja, bisnis emas ini menyumbang pendapatan bersih hingga Rp9,9 triliun, melonjak 90 persen berkat kenaikan harga emas dunia.

Dengan estimasi cadangan mencapai 4,7 juta ons emas, hilangnya izin operasional PTAR mengancam target sustainable earning yang selama ini digadang-gadang manajemen UNTR.

Sementara ASII sebagai induk grup, melorot 11,68 persen ke posisi Rp6.425, setelah dibuka melemah dari harga penutupan kemarin di Rp7.275.

Saham lainnya yang terafiliasi ASII juga turun, seperti AALI (Astra Agro Lestari) yang terkoreksi 1,96 persen ke level Rp7.500; AUTO (Astra Otoparts) anjlok sebesar 3,27 persen ke harga Rp2.660; dan ASGR (Astra Graphia) yang melemah tipis 0,80 persen ke posisi Rp1.245.