Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Suara.com - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada level  Baa2  dengan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. 

Keputusan tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam laporannya, Moody’s menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia pada level Baa2 didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta kekuatan struktural perekonomian, termasuk ketersediaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan.

Faktor tersebut dinilai menopang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Selain itu, kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal yang terjaga turut mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Adapun penyesuaian outlook menjadi negatif dipengaruhi oleh pandangan Moody’s terhadap meningkatnya risiko penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berdampak pada kinerja perekonomian ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa penyesuaian outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.

“Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid,” ujar Perry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Perry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39persen. Sehingga,  secara keseluruhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen sepanjang 2025. 

Inflasi tetap terjaga pada level 2,92 persen berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, sementara stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat melalui komitmen kebijakan BI.

Stabilitas sistem keuangan nasional juga dinilai tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang berada pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. 

Di samping itu, keberlanjutan digitalisasi sistem pembayaran yang didukung oleh infrastruktur andal dan struktur industri yang sehat turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Moody’s juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di kisaran 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal yang diperkirakan tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB. 

Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dinilai akan tetap rendah dibandingkan negara sekelas (peers). 

Meski demikian, Moody’s menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas basis penerimaan negara, yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, Moody’s mengapresiasi langkah Pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah akan tetap solid dengan tren meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi pada 2026  diproyeksikan berada di kisaran 4,9–5,7 persen didorong oleh penguatan permintaan domestik dan dampak positif bauran kebijakan BI. 

Pada 2027, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 5,1–5,9 persen dengan inflasi yang tetap terkendali.

Dari sisi eksternal, ketahanan perekonomian Indonesia juga dinilai tetap kuat. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh surplus neraca perdagangan. 

Pada Desember 2025, neraca perdagangan mencatat surplus 2,51 miliar dolar AS, didukung ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam dan manufaktur. 

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 meningkat menjadi 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor, dan berada di atas standar kecukupan internasional.

Bank Indonesia menegaskan, akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. 

"Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Program Asta Cita Pemerintah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar," tandasnya.