Indonesia Ngebet Negosiasi Tarif Trump, China Diam-diam Malah Dapat Untung

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat melalui Perwakilan Perdagangan (USTR), Jamieson Greer, baru saja memberikan peta jalan terbaru mengenai eskalasi tarif impor global.

Dalam keterangannya pada Rabu (25/2/2026), Greer memberikan gambaran kontras mengenai bagaimana Washington memperlakukan mitra dagangnya: Indonesia yang kooperatif, China yang dalam posisi "gencatan senjata", dan Vietnam yang tetap dalam pengawasan ketat.

Langkah ini diambil seiring rencana kenaikan tarif dasar dari 10% menjadi 15% atau lebih bagi negara-negara yang dianggap melakukan praktik dagang tidak adil.

Posisi Indonesia tergolong unik dalam skema perdagangan resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade) era Trump. Berbeda dengan negara lain yang melawan, Jakarta memilih jalur kompromi strategis:

• Penerimaan Tarif Tinggi: Indonesia telah sepakat untuk menerima tarif AS sebesar 19% sebagai bagian dari pembukaan pasar timbal balik.
• Investasi Pasal 301: Meski sudah ada kesepakatan, USTR tetap akan meluncurkan investigasi Pasal 301 terhadap Indonesia. Fokusnya adalah meneliti subsidi di sektor perikanan dan kapasitas industri nasional.
• Evaluasi Kepatuhan: Hasil investigasi ini nantinya akan menentukan apakah tarif 19% tersebut akan dipertahankan, diturunkan, atau justru dinaikkan berdasarkan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap komitmen pembukaan pasar bagi produk AS.

China: Gencatan Senjata Diplomatik

Berlawanan dengan retorika keras biasanya, China saat ini mendapatkan perlakuan "dingin" namun stabil. Greer menegaskan bahwa AS tidak berniat menaikkan tarif terhadap produk China melampaui level yang ada saat ini.

Alasan Diplomasi: Penahanan diri ini dilakukan demi menjaga kondusivitas rencana kunjungan Presiden Donald Trump ke China dalam beberapa pekan mendatang.

Status Quo: Washington memilih untuk tetap pada kesepakatan yang sudah ada (perjanjian Fase 1 atau tarif era sebelumnya) tanpa melakukan eskalasi baru yang dapat merusak negosiasi tingkat tinggi yang sedang disiapkan.

Vietnam, bersama dengan China, tetap menjadi target utama kritik AS terkait masalah struktural ekonomi. Greer menyoroti bahwa banyak perusahaan di negara-negara tersebut tetap beroperasi meskipun tidak menguntungkan karena adanya sokongan subsidi pemerintah.

Berbeda dengan Indonesia yang sudah memiliki angka tarif "kesepakatan" (19%), Vietnam kemungkinan besar akan menghadapi kenaikan tarif hingga 15% atau lebih melalui mekanisme Pasal 301 jika tidak segera melakukan reformasi industri