- Adopsi kendaraan listrik adalah langkah penting melindungi APBN dari dampak kenaikan harga minyak dunia saat ini.
- Kenaikan minyak mentah sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi antara Rp8-Rp10 triliun.
- Transisi EV diprediksi menghemat devisa Rp30–Rp40 triliun per tahun melalui penurunan konsumsi BBM nasional.
Suara.com - Percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kini dipandang bukan sekadar isu lingkungan, melainkan langkah krusial untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Strategi ini dinilai efektif dalam meredam dampak lonjakan harga minyak mentah dunia yang sering kali menekan ruang fiskal pemerintah akibat ketergantungan tinggi pada impor energi.
Sebagai informasi, per hari ini, Senin (30/3/2026) harga minyak dunia WTI sudah menembus USD 102 per barel, sementara harga minyak Brent berada di kisaran USD 116 per barel.
Pengamat otomotif, Martinus Pasaribu, menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak global secara langsung memicu pembengkakan beban subsidi dan kompensasi energi.
"Kondisi ini berisiko memangkas alokasi belanja produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Kerentanan Fiskal Terhadap Gejolak Minyak
Saat ini, sekitar 60% hingga 70% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, mengingat produksi (lifting) domestik terus mengalami penurunan ke level 600 ribu barel per hari.
Situasi ini membuat ekonomi nasional sangat rentan, terutama saat terjadi eskalasi geopolitik di jalur logistik vital seperti Selat Hormuz.
Dalam kalkulasi asumsi makro APBN, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi antara Rp8 triliun hingga Rp10 triliun.
Jika harga dunia menembus angka 90–100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi berisiko melampaui angka psikologis Rp300 triliun per tahun.
Kendaraan listrik menawarkan solusi jangka panjang melalui penghematan biaya operasional yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah perbandingan efisiensinya:
Kendaraan Listrik: Biaya energi rata-rata Rp300 – Rp500 per km.
Kendaraan BBM: Biaya energi mencapai Rp1.000 – Rp1.500 per km.
Dengan selisih tersebut, pengguna dapat menghemat biaya perjalanan hingga 60%–70%. Secara makro, penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik diprediksi mampu memangkas konsumsi BBM nasional hingga 3 juta kiloliter per tahun.
Pengurangan konsumsi ini setara dengan penghematan devisa negara sebesar Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun, dengan asumsi harga minyak dunia tetap tinggi dan nilai tukar rupiah saat ini.
Selain memperkuat ketahanan fiskal, elektrifikasi transportasi menciptakan multiplier effect bagi industri dalam negeri, di antaranya:
Penguatan ekosistem industri baterai nasional.
Peningkatan arus investasi di sektor energi bersih.
Pembukaan lapangan kerja baru di bidang manufaktur.
Martinus menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat kebijakan terintegrasi, mulai dari pemberian insentif fiskal yang tepat, perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga penguatan manufaktur lokal.
"Transisi ini adalah strategi konkret untuk menjaga kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Kendaraan listrik bukan hanya soal energi bersih, tapi soal menyelamatkan keuangan negara," pungkasnya.
TERPOPULER
