- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penghentian ekspor CPO untuk mendikte pasar global saat PSBM XXVI di Makassar.
- Ancaman penghentian CPO ini didasarkan pada dominasi Indonesia atas 60 persen pasokan global, mirip analogi blokade Iran.
- Pakar menyoroti risiko substitusi komoditas, gugatan WTO, serta anjloknya harga petani akibat kebijakan restriksi ekspor sepihak.
Selat Hormuz adalah jalur urat nadi fisik yang mengalirkan seperlima pasokan minyak dunia; memblokade selat tersebut adalah tindakan agresi militer yang berisiko memicu perang terbuka.
Membandingkannya dengan komoditas pertanian seperti sawit dinilai kurang tepat karena sifat elastisitas barang yang jauh berbeda.
Meski niat Amran untuk mempercepat hilirisasi patut diapresiasi guna memberikan nilai tambah ekonomi, tindakan mengancam untuk menyetop total pasokan CPO dunia secara sepihak menyimpan sederet risiko sistemik yang tidak bisa diabaikan:
Efek Substitusi Komoditas: Minyak sawit bukanlah satu-satunya sumber minyak nabati di dunia. Jika Indonesia menyetop suplai secara ekstrem, negara-negara Uni Eropa dan AS dapat beralih secara masif ke minyak kedelai (soybean oil), minyak bunga matahari, atau minyak kanola. Hal ini dapat memicu kehancuran pasar sawit Indonesia dalam jangka panjang.
Tuntutan di Forum WTO: Tindakan restriksi ekspor sepihak sangat rentan digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia sebelumnya sudah mengalami kekalahan dalam sengketa nikel melawan Uni Eropa.
Mengulangi pola yang sama pada komoditas CPO berpotensi mendatangkan sanksi perdagangan yang berat bagi produk ekspor Indonesia lainnya.
Risiko Anjloknya Harga di Tingkat Petani Swadaya: Jika ekspor 32 juta ton CPO mentah distop seketika tanpa kesiapan kapasitas pabrik pengolahan (refinery) di dalam negeri yang memadai, pasar domestik akan mengalami oversupply. Akibatnya, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit lokal justru akan terjun bebas.
Hilirisasi Kelapa dan Gambir: Peluang yang Lebih Terukur
Amran Sulaiman menyebut Indonesia saat ini masih mengekspor kelapa dalam bentuk utuh/mentah dengan nilai sekitar Rp24 triliun.
Menurutnya, jika produk tersebut diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) atau santan kemasan untuk memenuhi tren gaya hidup sehat di China, India, dan Eropa, nilainya bisa berlipat ganda hingga mencapai Rp2.400 triliun.
Lonjakan angka nilai tambah hingga 100 kali lipat ini merupakan potensi riil dari hilirisasi yang seharusnya digarap tanpa perlu menggunakan narasi konfrontatif.
Hal serupa juga berlaku pada komoditas gambir, di mana Indonesia memasok 80 persen kebutuhan global.
Sayangnya, karena diekspor dalam bentuk setengah jadi ke India, negara tersebutlah yang menikmati margin keuntungan terbesar dengan mengekspor kembali produk turunan gambir ke AS dan Eropa. Amran memproyeksikan potensi pendapatan negara bisa menyentuh angka Rp5.000 triliun dari sektor ini.
Sebagai tindak lanjut, Mentan mengonfirmasi telah meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta Kepala BP BUMN, Donny Oskaria, untuk segera menginisiasi pembangunan pabrik pengolahan gambir skala besar di wilayah Medan dan Sumatra Barat demi mengamankan rantai nilai di dalam negeri.