Distribusi Terganggu, Perdagangan Beras Antarwilayah Disebut Mulai Macet

Suara.com - Distribusi beras antarwilayah di Indonesia disebut mulai mengalami hambatan seiring melemahnya insentif bagi pelaku usaha. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya harga beras di sejumlah daerah.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, gangguan distribusi terjadi karena pelaku usaha tidak lagi mendapatkan keuntungan yang memadai dalam mengelola stok dan mendistribusikan beras.

“Perdagangan antarwilayah macet karena insentif menguasai stok antarmusim tergerus,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat arus distribusi beras dari daerah surplus ke daerah defisit tidak berjalan optimal.

Situasi ini diperparah dengan tekanan harga di tingkat hulu yang membuat pelaku usaha semakin berhati-hati dalam mengambil risiko perdagangan.

“Ini, di satu sisi membuat sejumlah pelaku usaha terlempar dari pasar,” kata Khudori.

Akibatnya, distribusi beras menjadi tidak merata, terutama ke wilayah yang sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah melalui Perum Bulog menjadi semakin dominan untuk menjaga pasokan di pasar.

“Dalam kondisi seperti ini, pasokan dan penetrasi beras ke pasar akan lebih banyak mengandalkan Bulog,” ujarnya.

Namun Khudori mengingatkan, kemampuan Bulog memiliki keterbatasan dan tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran pelaku usaha swasta.

“Sebesar-besarnya penguasaan beras Bulog, tak mungkin menggantikan swasta,” pungkasnya.