Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel

Suara.com - Negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu (11/4/2026) di Pakistan.

Negosiasi antara kedua negara diharapkan menemukan titik temu, karena akan berdampak terhadap kestabilan stok dan harga minyak dunia.

Meski Selat Hormuz telah dibuka kembali, setelah adanya kesepakatan gencatan senjata, namun jalur utama pasokan minyak dunia tersebut belum dapat dilalui secara normal.

Salah satu penyebabnya, seperti yang disampaikan pejabat Amerika Serikat, Iran tidak mampu untuk mengambil kembali ranjau yang mereka pasang sebelumnya.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menyebut jika negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran tidak menemukan titik temu, dan Selat Hormuz tidak dapat dilalui secara normal, akan berdampak terhadap harga minyak global.

Dia memperkirakan, harga minyak akan kembali naik menyentuh angka di atas 100 dolar AS per barel. Padahal, pasca-gencatan senjata, harga minyak dunia sudah mulai turun ke level rata-rata 90 dolar AS per barel.

Kenaikan harga itu dipastikannya akan berdampak kepada seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Konsekuensinya bagi Indonesia biaya subsidi yang harus ditanggung oleh APBN akan membengkak.

Sebab asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya memang mengatakan bahwa harga BBM subsidi dipastikannya tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

Menurutnya, kebijakan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Dengan asumsi tersebut, defisit APBN dipastikan tetap aman di kisaran 2,9 persen.

Namun dengan dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif, Fahmy mempertanyakan sampai kapan APBN dapat menanggung defisit yang terjadi.

"Nah pertanyaannya sampai kapan itu bisa bertahan?," katanya saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (11/4/2026).

Di samping itu, Fahmy juga menyoroti upaya pemerintah yang mengalihkan pasokan minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain seperti Amerika Serikat. Tercatat impor minyak mentah dari Timur Tengah mencapai 20-25 persen dari total kebutuhan.

Fahmy menilai bahwa langkah yang ditempuh itu juga memiliki konsekuensi, yakni biaya logistik dan kecocokan spesifikasi minyak dengan kilang pengolahan di Indonesia.

"Karena yang pertama apakah minyak mentah yang dibeli dari Amerika itu cocok dengan cocok dengan kilang kita?" ujar Fahmy.

Menurutnya, jika spesifikasi tidak cocok, maka diperlukan penyesuaian yang membutuhkan biaya tambahan.

Kemudian impor minyak dari AS membutuhkan biaya logistik yang lebih mahal. Karena jarak dari AS ke Indonesia, lebih jauh dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah.

"Nah sehingga dari kedua variabel tadi, kalau tetap membeli dari Amerika itu, ya bisa, tetapi harganya jauh lebih mahal dibanding membeli di Timur Tengah," ujar Fahmy.

Fahmy pun memahami bahwa situasi saat menjadi dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi harus menjaga APBN, di sisi lain menjaga daya beli masyarakat.

"Nah ini memang pilihan sulit gitu ya, tampaknya pemerintah Prabowo itu lebih mendahulukan meringankan beban rakyat," ujarnya.