- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan regulasi baru terkait skema pembiayaan cicilan Koperasi Desa Merah Putih menggunakan dana APBN tahun 2026.
- Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2026 guna memfasilitasi pembangunan fisik gerai dan pergudangan koperasi melalui dana transfer daerah.
- Perubahan skema ini bertujuan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat level bawah sekaligus menjadikan aset hasil pembangunan sebagai milik pemerintah daerah.
Kendati begitu PMK 15/2026 ini memastikan penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih dilakukan dengan transparan dan hati-hati.
"Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan performance based," tulis Pasal 3 PMK 15/2026.
TERPOPULER
