Mengapa Strategi Purbaya Kuatkan Rupiah Justru Berbahaya?

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu mengatakan akan mengaktifkan bond stabilization fund atau BSF untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara dan memperkuat rupiah.

Tapi sejumlah ekonom menilai strategi ini berbahaya karena memicu beberapa risiko, meski ada peluang untuk berhasil.

Purbaya sendiri optimistis dengan strategi BSF, setelah pemerintah dituding tidak banyak membantu Bank Indonesia dalam upaya menjaga nilai tukar rupiah yang terus anjlok dan kaburnya para investor dari pasar obligasi Indonesia.

"Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri," tegas Purbaya saat menjelaskan tentang BSF pekan lalu.

Lalu bagaimana pemerintah akan mengaktifkan BSF? Apa saja risikonya?

Biaya utang semakin mahal

Pekan lalu Menkeu Purbaya mengatakan akan mengaktifkan BSF untuk menjaga agar biaya utang tidak semakin mahal dan nilai tukar rupiah. Ia mengakui tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan yield secara cepat.

Sementara Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengungkap data bahwa yield SBN 10 tahun naik cukup cepat dari sekitar 5,9 persen di akhir tahun lalu ke kisaran 6,7 sampai 7 persen pada April 2026.

Purbaya yakin aktivasi BSF akan mampu menekan yield SBN dan memperkuat rupiah. karena volume arus modal keluar tidak terlalu besar, namun cukup mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata dia.

Kemenkeu menerangkan pendanaan BSF dapat berasal dari cadangan fiskal pemerintah, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dana cadangan lainnya.

Pemerintah bisa menggunakan BSF untuk membeli SBN di pasar sekunder, mengendalikan suku bunga, menahan kenaikan imbal hasil (yield) agar tidak melonjak signifikan, serta menurunkan tekanan pada pasar obligasi negara.

“Tujuannya untuk menjaga agar yield tidak berdongkrak naik terlalu signifikan,” beber Wamenkeu Juda Agung .

Pemerintah sebelumnya pernah menggunakan skema serupa pada periode krisis keuangan global 2008 dan tekanan pasar keuangan pada 2018. Indikator utama yang menentukan kapan BSF dikerahkan adalah volatilitas.

“Yang dilihat volatility-nya,” kata Juda.

Efektif untuk jangka pendek

Menurut para ekonom strategi ini bisa berhasil untuk jangka pendek. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pengaktifan kembali BSF dapat efektif menjaga stabilitas pasar surat utang negara apabila tekanan pasar bersifat teknis dan sementara.

Tekanan dimaksud seperti terjadinya aksi jual karena investor mengalami kerugian harga jangka pendek, aksi jual berantai yang sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,” kata Yusuf.

Instrumen ini juga dinilai efektif ketika pasar mengalami kekeringan pembeli akibat sikap wait and see. Selain itu, BSF penting untuk mencegah risiko rambatan ke sistem keuangan yang lebih luas, mengingat kepemilikan SBN yang besar oleh bank, asuransi, dan dana pensiun.

Penilaian yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman. Ia menilai pengaktifan kembali BSF sebaiknya diposisikan sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

BSF menurut dia dapat menjadi shock absorber ketika terjadi tekanan jual berlebihan di pasar SBN. Instrumen ini membantu menjaga agar lonjakan yield tidak terlalu ekstrem sehingga biaya utang pemerintah tetap terkendali.

“Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” kata Rizal.

Bukti komitmen pemerintah

Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memandang pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, terutama menunjukkan komitmen pemerintah saat kapasitas intervensi BI terbatas.

“Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” kata Myrdal.

Ia menilai BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan, sehingga pemerintah dapat meminimalkan dampak aksi jual investor di pasar obligasi dan menjaga stabilitas yield SBN.

Risiko mengintai

Menurut Yusuf BSF harus diaktifkan dengan hati-hati, terutama jika pemicu naiknya biaya utang dan pelemahan rupiah adalah tekanan fundamental.

“Tetapi saya juga harus jujur, efektivitas BSF menjadi jauh lebih terbatas kalau sumber tekanannya berasal dari fundamental,” kata Yusuf.

Ia menekankan BSF efektif sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak bisa dijadikan solusi permanen.

"Yang juga perlu diperhatikan adalah risikonya," kata Yusuf.

Ia menilai ada lima risiko dari BSF. Pertama adalah moral hazard, bahwa ekspektasi investor terhadap kehadiran pemerintah yang selalu menjaga harga obligasi dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih agresif.

Dalam kondisi tersebut, sebagian pelaku pasar cenderung masuk saat imbal hasil (yield) tinggi dan keluar ketika pasar kembali stabil, sehingga pada akhirnya negara berpotensi menjadi penyangga bagi perilaku spekulatif.

Kedua adalah distorsi harga. Yusuf mengingatkan bahwa pasar obligasi seharusnya berfungsi sebagai sarana pembacaan risiko yang jujur melalui pergerakan yield. Namun, jika intervensi dilakukan secara terlalu dominan, maka harga obligasi berpotensi tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi

Ketiga adalah tekanan fiskal. Ia menilai terdapat paradoks bahwa pemerintah bisa saja menambah beban fiskal demi menjaga stabilitas pasar utang, sehingga jika BSF digunakan secara agresif justru berpotensi menambah tekanan terhadap APBN.

Keempat risiko kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun BSF berada di ranah fiskal, dampaknya menyerupai operasi pasar bank sentral.

"Kalau koordinasinya tidak jelas, pasar bisa mulai membaca adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter, dan itu justru bisa menaikkan premi risiko," kata dia.

Kelima risiko ketergantungan pasar, yakni ketika investor menganggap intervensi pemerintah sebagai hal yang normal. Dalam kondisi tersebut, ketika dukungan dikurangi, pasar dapat bereaksi negatif, sehingga strategi keluar (exit strategy) perlu dirancang sejak awal.

Kembali ke fundamental

Rizal di sisi lain mengingatkan bahwa efektivitas BSF akan terbatas jika tekanan berasal dari faktor fundamental. Jika defisit fiskal melebar, beban bunga utang meningkat, rupiah terus melemah, atau kepercayaan investor turun, maka BSF tidak akan cukup kuat menahan tekanan pasar.

“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” kata Rizal.

Rizal juga mengingatkan risiko moral hazard dan distorsi pasar yang perlu dijaga agar investor tidak bergantung pada intervensi pemerintah.

“Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik,” kata dia.

Sementara Myrdal mengingatkan efektivitas BSF sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas fiskal tetap terjaga agar inisiatif BSF tidak justru membebani keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BI dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pelaksanaan BSF.