REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto menerapkan model kapitalisme negara dengan mengintervensi aset sektor swasta melalui entitas baru seperti Agrinas dan Perminas.
- Analisis Rayhan Prabu Kusumo menilai kebijakan tersebut berisiko mematikan produktivitas ekonomi nasional karena mengabaikan disiplin komersial dalam pengelolaan aset.
- Kebijakan ini memicu penurunan kepercayaan investor global dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat rusaknya struktur insentif pasar.
Ekspansi 'Makhluk 2025': Agrinas, Perminas, dan Koperasi Merah Putih
Sepanjang tahun 2025, pemerintahan Prabowo bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk membentuk ulang lanskap produktif Indonesia.
Munculnya entitas baru seperti Satgas PKH, Agrinas Palma Nusantara, dan Perminas menjadi bukti nyata dari ambisi kapitalisme negara ini.
Agrinas, misalnya, kini secara instan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia setelah menyita jutaan hektar lahan swasta melalui kekuatan penegakan hukum.
Begitu pula Perminas di sektor pertambangan. Rayhan menyoroti bahwa kecepatan manuver ini adalah bagian dari strategi untuk meminimalkan hambatan dari berbagai pihak.
"Bergerak lebih cepat daripada tantangan hukum, respons investor, atau pengawasan publik adalah strategi pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.
Namun, pengambilalihan ini menyisakan lubang besar dalam efisiensi ekonomi. Entitas yang dikelola berdasarkan survival politik, cenderung lebih mengutamakan loyalitas dan distribusi posisi dibandingkan produktivitas yang berkelanjutan.
Logika Pembangunan yang Terbalik
Kritik tajam lainnya diarahkan pada bagaimana Indonesia saat ini justru melawan arus logika keberhasilan negara-negara Asia lainnya.
Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan membangun perusahaan negara sebagai jembatan sementara sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak swasta untuk berkompetisi.
"Indonesia era Prabowo menjalankan logika ini secara terbalik, dengan mengakuisisi apa yang telah dibangun oleh modal swasta, alih-alih membangun apa yang belum mampu diupayakan oleh modal swasta, dan kemudian mempertahankannya alih-alih menyerahkannya," tulis Rayhan.
Ia menegaskan, kedaulatan ekonomi tidak bisa dibangun hanya dengan dekrit pemerintah. Tanpa mekanisme kompetisi, entitas negara tidak akan pernah mencapai tingkat efisiensi yang dibutuhkan untuk bersaing secara global dan melakukan transformasi industri ke arah yang lebih kompleks.
Kerusakan Tak Terlihat: Investasi yang Tak Pernah Datang
Dampak dari kebijakan kapitalisme negara ini mungkin tidak terlihat secara langsung sebagai krisis besar, namun ia merusak struktur insentif jangka panjang.
Rayhan memperingatkan tentang fenomena shifting baseline syndrome, di mana rusaknya kepercayaan investor membuat modal dan teknologi asing memilih untuk menjauh dari Indonesia tanpa pernah mengumumkan penolakannya secara terbuka.
"Dalam bertindak berdasarkan apa yang dapat dilihatnya—kepemilikan, keuntungan, aset fisik yang dikumpulkan oleh perusahaan swasta, dan ketidakadilan yang membentuk bagaimana aset-aset tersebut didistribusikan—pemerintah justru membongkar apa yang tidak dapat dilihatnya, yaitu struktur insentif yang menentukan apakah aset-aset tersebut terus berkembang atau perlahan-lahan berhenti berkembang," jelasnya.
Rayhan menutup analisisnya dengan sebuah peringatan bahwa sejarah mungkin tidak akan mencatat kegagalan ini sebagai sebuah ledakan besar, melainkan sebagai rentetan hilangnya peluang bagi bangsa untuk mencapai potensi maksimalnya.
"Kerusakan menumpuk dalam daftar hal-hal yang tidak terjadi, dan negara-negara yang gagal mencapai potensinya jarang mengetahui seberapa jauh mereka telah gagal."
TERPOPULER