Tiket Pesawat Berpotensi Naik, Pemerintah Izinkan Maskapai Kenakan Fuel Surcharge hingga 50 Persen

Suara.com - Pemerintah resmi memberikan ruang bagi maskapai penerbangan domestik untuk mengenakan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas (TBA) tiket kelas ekonomi.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 menyusul kenaikan harga avtur yang terus membebani operasional industri penerbangan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 dan surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diterbitkan pada 1 Juni 2026.

Berdasarkan perhitungan terbaru, harga rata-rata avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan mencapai Rp26.089 per liter.

Angka tersebut menempatkan maskapai pada kategori yang memungkinkan penerapan fuel surcharge maksimal 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa maskapai kini dapat menerapkan biaya tambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan perhitungan rata-rata harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Juni 2026 sebesar Rp26.089, badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (surcharge) untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan," demikian bunyi surat resmi yang ditandatangani Lukman.

Harga Avtur Jadi Faktor Penentu

Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan fuel surcharge diterapkan sebagai mekanisme penyesuaian terhadap fluktuasi harga bahan bakar pesawat yang menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam industri penerbangan.

Dalam aturan terbaru, besaran surcharge ditentukan berdasarkan rentang harga rata-rata avtur yang berlaku di pasar.

Untuk harga avtur pada kisaran Rp25.900 hingga Rp29.750 per liter, maskapai diperbolehkan mengenakan biaya tambahan hingga 50 persen dari tarif batas atas yang telah ditetapkan pemerintah.

Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional maskapai di tengah tingginya biaya bahan bakar.

Fuel Surcharge Wajib Dicantumkan di Tiket

Pemerintah menegaskan bahwa biaya tambahan bahan bakar tidak boleh dimasukkan ke dalam tarif dasar penerbangan.

Sebaliknya, fuel surcharge wajib ditampilkan sebagai komponen terpisah dalam tiket sehingga penumpang dapat mengetahui secara transparan rincian biaya yang dibayarkan.

Selain itu, biaya tambahan tersebut juga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Maskapai juga diwajibkan tetap menjaga kualitas layanan sesuai kelompok pelayanan masing-masing meskipun memberlakukan surcharge kepada penumpang.

Berlaku Saat Harga Energi Global Bergejolak

Kementerian Perhubungan menilai penyesuaian kebijakan ini diperlukan mengingat kenaikan harga bahan bakar pesawat dan dinamika pasar energi global yang masih bergejolak.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kondisi mendesak di sektor energi dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik global, gangguan rantai pasok energi, bencana di negara pemasok, hingga keterbatasan suplai yang memicu lonjakan harga.

Pemerintah juga menilai stabilitas industri penerbangan nasional perlu dijaga karena sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Potensi Dampak ke Harga Tiket Pesawat

Dengan dibukanya ruang penerapan fuel surcharge hingga 50 persen, harga tiket pesawat domestik berpotensi mengalami penyesuaian, terutama pada rute-rute dengan biaya operasional tinggi.

Meski demikian, kebijakan ini tidak serta-merta membuat seluruh maskapai langsung menaikkan tarif hingga batas maksimal yang diperbolehkan.

Besaran surcharge tetap akan menjadi keputusan masing-masing maskapai dengan mempertimbangkan kondisi pasar, tingkat persaingan, dan daya beli masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut guna memastikan penerapannya berjalan sesuai ketentuan.