- Menko Pangan Zulkifli Hasan menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.
- Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mitra dan menjamin tidak ada pihak dirugikan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
- Pemerintah akan melibatkan presidium dalam forum koordinasi bersama Badan Gizi Nasional guna mencari solusi kendala lapangan.
"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.
![Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan penghapusan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun per pekan. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/27/54536-mbg-sppg.jpg)
Dari PBNU, M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati menyampaikan organisasi tersebut telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN.
Hingga kini, sekitar 214 dapur pesantren telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.
Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang belum beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.
"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.
Ketua REL MBG H. Chaerul Shaleh turut menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur.
Menurut dia, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan para relawan.
"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.
Ketua APPBGN, Ahmad Yazdi, juga meminta komunikasi antara BGN dan mitra diperkuat. Selain itu, ia menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta standar operasional dan petunjuk teknis yang jelas terkait penghentian operasional SPPG.
- Mengapa Gaji Guru Sangat Kecil?
Baca Juga
"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.
Sementara itu, perwakilan HMD GEMAS, Yanuar, meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih aktif dengan para mitra agar pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan Program MBG dapat semakin diperkuat.
![Siswa di salah satu SDN di Mataram saat menikmati menu MBG [Suarabali.id/Buniamin]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/03/22479-menu-mbg.jpg)
Presidium Mitra MBG menegaskan tetap berkomitmen mendukung keberhasilan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta efisiensi anggaran yang tetap memperhatikan kepentingan mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.