Waspada, Penipuan Digital Kini Terhubung dengan Pencucian Uang

Sementara itu, perwakilan UNODC, Zoelda Anderton, menegaskan bahwa penanganan online scams memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antarnegara dan lintas sektor.

"Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara," beber Zoelda.

Melalui forum regional tersebut, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), dan berbagai mitra internasional memperkuat keselarasan strategi dalam meningkatkan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, hingga pemulihan aset hasil kejahatan.

OJK juga menekankan bahwa pemberantasan kejahatan keuangan digital harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-ecosystem.

Kejahatan dapat bermula dari media sosial, aplikasi pesan instan, platform digital, maupun jaringan telekomunikasi sebelum masuk ke sistem perbankan, pembayaran digital, penyedia aset virtual, hingga jaringan keuangan internasional.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, pelaku industri jasa keuangan, dan sektor swasta menjadi faktor utama dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi penguatan kerja sama regional dalam mendeteksi, mencegah, dan memberantas online scams lintas negara.

"OJK menilai penguatan pertukaran intelijen keuangan, kerja sama penegakan hukum, serta harmonisasi regulasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara," tegasnya.