Titipan Politik di Kursi Komisaris dan Direksi Makin Kuat di BUMN, Ini Datanya

Suara.com - Gelombang perombakan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya menghilangkan aroma titipan politik di tubuh perusahaan pelat merah.

Data komposisi jajaran Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) di sejumlah BUMN justru menunjukkan bahwa kursi strategis masih banyak diisi figur berlatar belakang politik maupun mantan pejabat pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran Suara.com komposisi direksi dan komisaris di kelompok profesional memang menjadi mayoritas di berbagai BUMN. Namun, porsi tokoh politik dan eks pejabat pemerintah masih mencapai seperempat hingga hampir setengah dari total pengurus di sejumlah perusahaan.

Kondisi tersebut memunculkan kembali pertanyaan lama mengenai sejauh mana reformasi tata kelola BUMN benar-benar berjalan berdasarkan merit system atau masih dipengaruhi kepentingan politik.

Dalam praktik tata kelola perusahaan modern, keberagaman memang menjadi salah satu prinsip penting. Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyebut konsep tersebut dikenal sebagai board diversity, yaitu menghadirkan anggota dewan komisaris dari berbagai latar belakang agar proses pengambilan keputusan tidak bersifat homogen.

Namun, diversity bukan berarti menghapus kompetensi. Menurut Herry, perbedaan pengalaman harus tetap dibangun di atas fondasi kepatutan, kapasitas, pengalaman organisasi, rekam jejak korporasi, atau kompetensi akademik.

Jika seseorang sama sekali tidak memiliki pengalaman mengawasi organisasi besar maupun memahami tata kelola perusahaan, keberadaannya justru dikhawatirkan menjadi beban, bukan nilai tambah.

"Kalau komisaris gak pernah kerja atau punya pengalaman, misalnya di bidang korporasi, lembaga publik, atau tidak ada kompetensi akademik, yang kasihan BUMN. Gak dapat apa-apa, kecuali jadi beban," kata Herry kepada Suara.com Senin (6/7/2026).

Herry Gunawan juga menilai masih terdapat persoalan kepatuhan terhadap aturan. Ia menyoroti adanya pengurus partai politik yang diangkat menjadi komisaris, padahal Peraturan Menteri BUMN Tahun 2023 mengatur larangan tertentu terkait organ dan sumber daya manusia BUMN.

Jika melihat publikasi masing-masing dari perusahaan BUMN saat ini, komposisi non-profesional paling tinggi tercatat berada di Pupuk Indonesia, di mana hanya 43% jajaran direksi dan komisaris berasal dari kalangan profesional. Sisanya terdiri dari 36% mantan pejabat pemerintah serta 21% tokoh politik.

Situasi serupa terlihat di Antam, yang memiliki 50% profesional, sementara separuh lainnya berasal dari unsur militer dan kepolisian (17%), politik (8%), serta mantan pejabat pemerintah (25%).

Di Agrinas Palma Nusantara, profesional hanya mencapai 50%, sedangkan 33% berasal dari militer dan kepolisian serta 17% eks pejabat pemerintah.

Komposisi yang relatif seimbang antara profesional dan non-profesional juga terlihat di MIND ID dengan 53% profesional, 29% eks pemerintah, dan 18% berlatar belakang militer.

Sementara itu, Pertamina mencatat 53% profesional, namun hampir sepertiga jajarannya atau 29% berasal dari kalangan pemerintahan serta 12% militer dan 6% politik.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan menunjukkan dominasi profesional yang jauh lebih besar.

Mitratel menjadi perusahaan dengan komposisi profesional tertinggi, yakni mencapai 91%, disusul Krakatau Pipe Industries (86%) dan Danantara Indonesia (84%).

Kelompok perbankan juga relatif lebih profesional. BRI memiliki 78% profesional, BNI 74%, BTN 74%, sedangkan Bank Mandiri mencapai 72%.

Meski demikian, keberadaan figur politik maupun mantan pejabat negara tetap cukup signifikan.

Di Bank Mandiri, misalnya, 28% jajaran direksi dan komisaris berasal dari kalangan pemerintahan. di BSI, unsur pemerintahan mencapai 22%, sedangkan tokoh politik 11%. Pada Pos Indonesia, porsi politik bahkan mencapai 27%, salah satu yang tertinggi dalam daftar tersebut.

Sementara itu, PLN memiliki komposisi 64% profesional, namun 23% berasal dari mantan pejabat pemerintah dan 13% dari unsur politik.

"Bagaimana mungkin, orang yang tidak punya kompetensi atau pengalaman yang mumpuni terkait korporasi bisa kasih nasihat atau mengawasi kinerka direksi," sindirnya.