REGIONAL:
- Menkeu Purbaya mengakui adanya tantangan distribusi dan logistik program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T pada rapat DPR, Juli 2026.
- Pemerintah memberdayakan BUMDes dan UMKM lokal guna mengoptimalkan rantai pasok pangan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program secara menyeluruh.
- Kemenkeu melakukan pengawasan ketat melalui DJPb untuk memantau penggunaan anggaran dan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkapkan sejumlah masalah di program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengklaim kalau Pemerintah tidak menutup mata dengan implementasi program tersebut.
Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya saat menjawab kritik dari Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
"Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," katanya, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (14/7/2026).
Bendahara Negara menjabarkan, tantangan awal dalam mengeksekusi program MBG ini ada di kesiapan rantai pasokan, jalur distribusi pangan, hingga kapasitas logistik, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Untuk mengatasi rantai pasok dan kapasitas logistik MBG, Purbaya juga berjanji kalau nantinya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPB) bakal melibatkan rakyat di daerah. Mulai dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga UMKM.
"Sebagai langkah konkret Pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," jelas Purbaya.
Purbaya mau efisiensi MBG
Sebelumnya Purbaya Yudhi Sadewa juga mengklaim kalau anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mengalami efisiensi besar-besaran karena sudah diperintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Menkeu Purbaya menyatakan kalau MBG yang dijalankan Badang Gizi Nasional (BGN) itu memang program andalan Prabowo yang saat ini tidak bisa dihapus. Untuk itu Pemerintah harus menjalankannya, tapi juga membuatnya lebih efisien.
"Hanya saja memang pelaksanaannya, banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," katanya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, dikutip Senin (6/7/2026).
Sebagai bukti, Purbaya menyebut anggaran MBG sudah dipotong dari sebelumnya Rp 335 triliun menjadi Rp 270 triliun. Ia memastikan kalau BGN bakal kembali memangkas anggaran MBG.
"Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Itu, jadi enggak usah takut. Kalau program pertama pasti banyak bolongnya," lanjutnya.
Purbaya mengklaim kalau dirinya menjadi satu-satunya orang yang berani mendatangi BGN. Ketika pertama kali berkunjung, ia mengaku kalau waktu itu sempat heboh.
Bendahara Negara menjelaskan kalau itu dilakukan karena pihaknya khawatir dengan penggunaan anggaran untuk MBG. Hanya saja eksekusi tetap dilakukan oleh Kepala BGN, yang saat itu masih dijabat Dadan Hindayana sebelum menjadi tersangka korupsi MBG.
Purbaya juga mengakui kalau MBG adalah program yang bagus di atas kertas. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun ikut mengaudit program tersebut.
"Dulu kan saya enggak boleh masuk bahkan, tapi sekarang kan diperbaiki," imbuhnya.
TERPOPULER
