REGIONAL:
- Menkeu Purbaya mengakui adanya tantangan distribusi dan logistik program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T pada rapat DPR, Juli 2026.
- Pemerintah memberdayakan BUMDes dan UMKM lokal guna mengoptimalkan rantai pasok pangan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program secara menyeluruh.
- Kemenkeu melakukan pengawasan ketat melalui DJPb untuk memantau penggunaan anggaran dan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional.
Bahkan Kemenkeu kini bisa ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) di daerah lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Jika ada yang menyimpang, Purbaya bisa langsung menindaklanjuti.
"Yang jelek-jelek saya akan laporkan ke BGN, untuk dia ambil tindakan. Nah kalau (BGN) enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu, baru saya bisa potong anggarannya," timpal dia.
Lebih lanjut Purbaya mengklaim kalau MBG pasti memiliki banyak kelemahan karena itu adalah program baru dari Pemerintah. Makanya saat itu pimpinan BGN dinilainya belum menyadari kelemahan yang ada.
"Sekarang sudah disadari dan akan diperbaiki. Jadi enggak apa-apa. Itu program yang bagus. Kita jalankan ke depan. Yang penting pelaksanaannya lebih ketat. Lebih dimonitor sekarang. Kami sudah akan monitor, dan kepala BGN yang baru setuju, minta Keuangan ikut monitor," tegas Purbaya.
TERPOPULER
