Reza Gladys Batal Bertemu Nikita Mirzani di Sidang Gugatan Wanprestasi

Suara.com - Sidang mediasi gugatan wanprestasi antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani yang sedianya digelar hari ini, Selasa, 1 Juli 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan batal terlaksana.

Penyebabnya, jadwal sidang hakim yang menangani perkara tersebut sangat padat sehingga proses mediasi urung dilakukan.

Padahal, Reza Gladys telah meluangkan waktunya untuk hadir mediasi, meski tidak menunggu secara langsung di ruang tunggu pengadilan.

"Kami sudah datangkan klien kami ke pengadilan, tapi dia di sebelah, menunggu kapan mulai. Makanya ini sangat kami sesalkan," ujar Surya Batubara, salah satu kuasa hukum Reza Gladys.

Menurut tim kuasa hukum, Reza Gladys sudah datang ke pengadilan dengan niat mengikuti proses mediasi, bukan menghindar seperti yang diasumsikan pihak lawan.

"Jangan katakan bahwa klien kami ini takut, tidak takut sama sekali. Klien kami datang, tapi tidak menunggu di dalam pengadilan. Tinggal menunggu instruksi kami saja supaya datang," tambah Surya.

Kuasa hukum Reza Gladys lainnya, Robert Par Uhum, menyoroti persoalan teknis proses hukum.

Menurutnya, penggabungan agenda sidang pidana dan perdata turut memicu ketidakjelasan mediasi, yang seharusnya sudah bisa dilakukan hari ini.

"Tadinya kami tidak mau, digabung pidana dengan perdatanya," kata Robert. "Akibat digabung ini, jadi kami menunggu sampai jam segini, belum juga jelas masalah mediasinya," lanjut sang pengacara.

Kekecewaan pihak Reza Gladys cukup mendalam, mengingat waktu dan tenaga yang telah disiapkan klien mereka sejak pagi hari.

Namun demikian, pihak kuasa hukum tetap bersikap kooperatif dan siap menghadiri mediasi lanjutan di waktu mendatang.

"Kalaupun saat ini harus ditunda, tidak apa-apa. Kami akan datang di waktu yang lain," ujar Robert Par Uhum.

Lebih lanjut, ia cuma berharap ke depannya proses hukum dapat berjalan dengan lebih tertib, dan terpisah antara perkara pidana dan perdata.

"Kami berharap, ke depan itu jangan lah digabung-gabung seperti ini. Biarlah pidana tetap pidana, mediasi perdata tetap perdata," tegas Robert.

"Dan akibatnya, sia-sia dia menunggu dari pagi. Ternyata, tidak ada mediasi sampai saat ini," timpal Surya Batubara.

Untuk diketahui, gugatan wanprestasi Nikita Mirzani ke Reza Gladys adalah langkah hukum balasan atas laporan dugaan pemerasan yang membuatnya jadi tersangka.

Dalam gugatan wanprestasi senilai Rp100 miliar itu, Nikita Mirzani meminta majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ulasan produk kecantikan antara dirinya dan Reza Gladys mengikat secara hukum.

Perjanjian kerja sama Nikita Mirzani dan Reza Gladys disebut berlangsung selama 1 tahun, di mana sang artis harus memberikan ulasan positif untuk produk sang dokter kecantikan.

Gugatan ini didaftarkan tim kuasa hukum Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Mei 2025.

Sidang sudah digelar beberapa kali, namun belum ada titik terang karena Nikita Mirzani dan Reza Gladys belum pernah berhadapan langsung di persidangan.

Klaim terkait kerja sama bisnis dengan Reza Gladys juga yang hari ini dijadikan dalih keberatan Nikita Mirzani, terhadap dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan yang menyeretnya.

Nikita Mirzani menganggap uang Rp4 miliar yang didapat dari Reza Gladys cuma bagian dari hasil kerja sama untuk mengulas produk kecantikan Glafidsya dengan nada positif.

Perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang berawal dari cerita pelaporan sang artis dan asistennya, Ismail Marzuki dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pemerasan pada 3 Desember 2024.

Dalam laporan Reza Gladys, Ismail Marzuki disebut meminta uang Rp5 miliar, sebagai kompensasi untuk Nikita Mirzani menghapus konten ulasan negatif produk skincare Glafidsya.

Dari hasil negosiasi, akhirnya Reza Gladys sepakat menyerahkan uang senilai Rp4 miliar ke Ismail Syahputra, untuk selanjutnya diteruskan ke Nikita Mirzani.

Laporan Reza Gladys membuat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki jadi tersangka sejak 4 Maret 2025.

Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dikenakan Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara, serta Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara.