BEM SI Peringati Satu Tahun Disahkannya Omnibus Law

Rabu, 06 Oktober 2021 | 13:33 WIB

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membawa poster saat melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhyanto]
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Polisi berhazmat bersiap untuk mengamankan aksi simbolik yang digelar oleh massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berorasi saat melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhyanto]
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Polisi berhazmat mengamankan aksi simbolik yang digelar oleh massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membawa nisan bertuliskan tuntutan usai melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). [Suara.com/Angga Budhyanto]

Suara.com - Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi simbolik di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (6/10/2021). Aksi memperingati satu tahun disahkannya Omnibus Law tersebut menyerukan sejumlah tuntutan diantaranya mengecam tindakan DPR RI dan Presiden Joko Widodo yang mengesahkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan segala permohonan terkait cacat formil dan cacat materiil dalam UU Cipta Kerja, serta mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat. [Suara.com/Angga Budhiyanto]