Urutan 3 Dunia, Saatnya Penanggulangan TBC Jadi Prioritas di Indonesia

Suara.com - Urutan 3 Dunia, Saatnya Penanggulangan TBC Jadi Prioritas di Indonesia

Indonesia menempati urutan ke-3 dunia sebagai negara dengan Tubercolusis atau TBC. Urutan tersebut sudah seharusnya membuat Indonesia menempatkan TBC ini sebagai skala prioritas, seperti halnya stunting.

Anggota DPR RI Komisi IX drg. Putih Sari yang tergabung dalam Global TB Caucus atau sekelompok parlemen di masing-masing negara yang mendorong pemerintah konsenterasi lebih terhadap TBC, mengatakan tidak hanya stunting yang berkaitan masa depan bangsa, begitupun dengan TBC.

"Produktivitas si manusianya dan kelemahan lain mengancam masa depan bangsa, awarness bangsa ini untuk menanggulangi masalah tuberkulosis kedepannya bisa jadi prioritas nasional. Stunting terkait masa depan bangsa, dan TB ini juga sama bergantung masa depan bangsa," ujar drg. Putih dalam acara 'Penanggulangan TB HIV untuk Masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif' di Ke Kini Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Menurut data WHO dalam Global Tuberculosis Report 2019, penderita TB di Indonesia pada 2018 mencapai 845.000 orang. Mengingat TB adalah penyakit yang mudah menular, maka angka sebesar ini kata drg. Putih sudah sepatutnya pemerintah segera mengambil tindakan cepat tanggap.

"Dari sisi jumlah yang sangat besar harusnya jadi konsen bersama (prioritas nasional), jadi konsen pertama, karena akibatnya dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi, sumberdaya manusia rentan terhadap penyakit, maka akan menganggu keberhasilan pencapaian," tuturnya.

Sayangnya, meski sudah ada kerjasama lintas sektor dengan penandatanganan MOU, menurutnya Kemenkes masih bekerja sendiri, dengan institusi dan kementerian lainnya belum ada aksi yang menonjol. Serta, masih terlihat masing-masing institusi ini berjalan sendiri-sendiri.

"Saat ini masih berjalan sendiri-sendiri, ada masalah lain yakni ketersinggungan, motivasi pemuda juga butuh komitmen, bangun pemuda pemudi yang sehat ketanagakerjaan yang ramah pasien TB, kebijakan tidak ada diskriminasi TB," ungkap drg. Putih.

"Edukasi MoU dibuat kementerian belum berjalan secara aksi nyata, kami lihat belum jadi konsen kementerian lainnya, masih kementerian kesehatan saja terhadap penaggulangan TB, terbukti banyak diskriminasi para pekerja, bagaimana edukasi sekolah terhadap siswa siswinya yang menderita TB," lanjutnya.

Drg. Putih berharap betul dengan rencana pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) terkait TB, dan poin-poin kritik ini bisa dimasukkan dalam poin Perpes yang lebih mengikat kepada Kementerian, untuk mau berbuat lebih pada aksi nyata memerangi TB.