Komisi tersebut juga meminta Perdana Menteri Chung Sye-kyun, yang sedang berada di luar negeri dalam upaya anti pandemi, untuk bekerja dengan pemerintah daerah guna menerapkan kebijakan pengujian yang tidak diskriminatif.
Saat mengunjungi salah satu pusat pengujian di Seoul pada Senin, Chung mengatakan pengujian yang dilakukan harus mencakup warga asing dan Korea, dan lebih fokus pada fasilitas berisiko tinggi.
Kedutaan Besar Inggris di Korsel, yang merupakan salah satu pengkritik kebijakan pengujian yang paling vokal, sedang membahas masalah tersebut dengan para pejabat tinggi Korsel, kata juru bicara Stephen Burns.
"Setiap kebijakan yang mewajibkan pengujian terhadap warga asing, dan hanya warga asing, bersifat diskriminatif," ujarnya. [ANTARA]
