Suara.com - Kementerian Kesehatan dikabarkan tengah menyiapkan kegiatan survei seroprevalensi berkala di 100 kota/kabupaten. Hal itu dilakukan menyempurnakan sistem pelacakan kasus Covid-19 di masyarakat berbasis data riil.
"Kegiatan itu untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang sudah tertular dan berapa titer antibodinya sehingga diketahui apakah ada penurunan kasus," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari ANTARA.
Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengen seroprevalensi?
Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.
"Jadi kita masih punya waktu untuk menyempurnakan platform melacaknya kita, agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi," katanya.
Budi mengatakan strategi deteksi atau 3T (testing, tracing, treatment) di Indonesia terus mengalami peningkatan berkat kerja sama seluruh pihak, termasuk personel TNI-Polri.
Program seroprevalensi yang rencananya diadakan setiap enam bulan sekali di 34 provinsi, kata Budi, bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan awal berbasis data-data yang riil.
Survei tersebut sedang dipersiapkan dalam dua bulan ke depan untuk menyasar 100 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan melibatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kementerian Dalam Negeri dan beberapa perguruan tinggi, kata Budi menambahkan.
Budi melaporkan pelacakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah sampai pada angka rata-rata sepuluh kotak erat per kasus konfirmasi.
Baca Juga: Jokowi Beri Perhatian Sumbar dan Lampung, Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah 20 Persen
Namun sampai saat ini baru 50 persen orang yang dites berhasil diisolasi pada fasilitas terpusat. Artinya, belum seluruh masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 hasil pelacakan berhasil diisolasi, kata Budi menambahkan.
Dari sisi testing hingga pekan lalu, kata Budi, sudah mencapai 1,1 juta orang dites per pekan atau setara empat kali lipat lebih banyak dari panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mensyaratkan minimal satu per 1.000 orang per pekan.
