Suara.com - Polemik sistem pemilihan umum atau pemilu yang akan diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang telah menuai perdebatan. Adapun sempat mencuat wacana bahwa beberapa pihak partai politik mengajukan sistem pemilu proporsional tertutup.
Sebagai informasi bahwa sebelumnya, Indonesia menganut sistem pemilu terbuka yakni sistem yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih berdasarkan nama calon legislatif yang tersedia.
Kini, pihak Partai PDI Perjuangan tengah berdebat panas dengan Partai Demokrat mengenai sistem tersebut. Adapun debat sempat dimulai kala mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mulai tertarik dengan bahasan tersebut.
"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," tulis SBY dalam keterangannya dikutip Minggu (19/2/2023).
SBY lebih lanjut mewanti-wanti bahwa lembaga pemerintahan yang kini tengah berkuasa tak patut mengubah sistem pemilu sesuai keinginannya.
"Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan'," lanjutnya.
Sekjen PDIP: SBY tak paham 'jas merah'
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melayangkan kritik terhadap respon SBY terhadap wacana pemilu proporsional tertutup.
Hasto lebih lanjut menyindir bahwa SBY dahulu pada Pemilu 2008 pernah mengubah sistem pemilu proporsional tertutup ke proporsional terbuka mendekati waktu Pemilu yang notabene tidak boleh ada perubahan mendadak.
“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang Pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip Senin (20/2/2023).
Bahkan, lebih lanjut Hasto menuding langkah SBY tersebut demi mendongkrak suara Partai Demokrat di Pemilu.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," kata Hasto.
Wasekjen Demokrat balas Sekjen PDIP
Wakil Sekretaris Jendetal Partai Demokrat Irwan Fecho blak-blakan mengkritik pernyataan Sekjen PDIP itu. Irwan menilai bahwa Hasto justru yang ngotot ingin mengubah sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup dengan alasan pribadi tertentu.
"Saya curiga Hasto ngebet sekali dorong proporsional tertutup karena dia sangat trauma dengan kasus Harun Masiku. Dia bahkan nggak bisa bedakan mana kehendak rakyat, mana kehendak elite. Pesan Pak SBY jelas sekali, tanya dulu kehendak rakyat!" kata Irwan dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).
TERPOPULER
