Suara.com - Capres Anies Baswedan akan mengkaji ulang program Kartu Tani. Sebab, bagi para petani, program ini dirasa hanya menyulitkan mereka.
"Saya mewakili petani bawang di Larangan, Brebes ingin menyampaikan harga pupuk jangan terlalu mahal, Pak. Kartu Tani juga sebaiknya dihapuskan," demikian keluhan yang disampaikan Ibu Windi Asturi dalam acara Kerja Sama Jaminan Pembelian Hasil Panen Petani, Sabtu, (23/12/2023) malam.
Menanggapi hal tersebut, Anies tak menampik bahwa Kartu Tani menjadi salah satu hal yang serius ia pertimbangkan.
"Kita akan punya mekanisme baru, yang barangkali tidak memerlukan kartu," ungkap Anies.
Kajian ulang tersebut, kata Anies, nantinya akan tetap berfokus pada pasokan yang terjamin. Sehingga, harganya stabil dan bisa didapat kapan saja.
Untuk diketahui, Kartu Tani adalah kartu yang dapat digunakan oleh petani dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Sayangnya, pupuk yang bisa ditebus itu terbatas. Petani tidak bisa menebus dalam jumlah yang mereka inginkan, juga tak bisa mengambilnya di waktu yang mereka kehendaki.
Bagikan Kupon Jaminan Pembelian Hasil Panen
Dalam kesempatan tersebut, Anies mendengarkan keluhan yang selama ini dialami para petani di lapangan. Salah satunya, harga yang tak stabil dan pupuk yang susah didapat.
Baca Juga: Serap Aspirasi Tokoh Bolaang Mongondow, Gibran Tegaskan Pemerataan Pembangunan, Tidak Jawa Sentris
"Kami meminta agar harga bawang stabil, jangan naik turun terus," ungkap Rosi selaku perwakilan UMKM Bakul Bawang Merah.
Bukan hanya bawang, para petani juga mengeluhkan soal harga pupuk dan ketersediannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan petani, Windi Asturi.
"Saya mewakili petani bawang di Larangan, Brebes, ingin meminta harga pupuk tidak terlalu mahal. Kartu tani juga sebaiknya dicabut," ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anies pun menawarkan Contract Farming. Program yang juga disebut Jaminan Pembelian Panen ini diyakini dapat mengatasi permasalahan harga bawang yang tidak stabil.
"Konsep ini sudah kami kerjakan ketika bertugas di Jakarta, di mana badan usaha milik DKI membeli hasil-hasil pertanian selama lima tahun," papar Anies.
Anies menyebut perjanjian itu nantinya akan dinamakan Perjanjian Hasil Panen.
