PSI Didera Isu Penggelembungan Suara, KPU dan Bawaslu Mendadak Kompak: Tak Hanya Terjadi di 1 Partai Saja

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI didera isu penggelembungan suara karena perolehan suaranya tiba-tiba meningkat tajam.

Baik KPU maupun Bawaslu, sama-sama menyampaikan, penggelembungan suara tidak hanya terjadi pada satu partai saja.

Baca Juga:

Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis

Crazy Rich Cilegon Siap All Out Nyalon Wali Kota, Harta Kekayaan Capai Rp67,9 Miliar

Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga

KPU melalui anggotanya, Idham Holik, mengungkapkan, penggelembungan suara yang selama ini dicurigai oleh publik itu dikarenakan adanya ketidakakuratan data.

Alhasil, jumlah suara berbeda antara Sirekap dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada satu partai saja.

"Pada umumnya selama ini ketidakakuratan itu terjadi tidak hanya pada satu partai," kata Idham di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Idham mengungkapkan, pemeriksaan hasil perolehan dalam Sirekap juga tidak hanya dilakukan pada satu parpol peserta pemilu saja.

Untuk membuktikannya, Idham mengatakan, alangkah baiknya ada upaya verifikasi mandiri.

"Kan sebaiknya diverifikasi mandiri saja. Partai lain kena, tidak?" tuturnya.

Lagipula, ia menekankan, Sirekap itu bukan menjadi penentu hasil resmi perolehan suara.

Hasil resmi Pemilu 2024 itu justru berasal dari rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI.

"Hal tersebut bisa dilihat bagaimana KPU melakukan rekapitulasi perolehan suara luar negeri kemarin yang berlangsung hari Rabu 28 Februari sampai Senin 4 Maret. Kan, dilakukan secara manual," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja mengungkapkan, dugaan penggelembungan suara itu tidak hanya terjadi di suara PSI saja.

"Dan bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya satu partai ya, bukan hanya PSI gitu, tetapi banyak hal yang lain yang kemudian kami harus cek lagi di lapangan," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

Bagja mengklaim, laporan terkait penggelembungan suara itu pasti akan ditelusuri oleh Bawaslu.

"Kan saya memperhatikan betul ada media sosial yang di-send (dikirimkan) ke kami. Jadi langsung kami cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum dijawab, ada. Kami tunggu ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyebut pihaknya selalu memverifikasi dugaan penggelembungan suara.

"Kami cek di lapangan lagi. Dicek apakah benar demikian, tetapi dari beberapa video yang ada kami langsung sampel 1-2. Misalnya yang di Cianjur belum ada jawaban, itu belum ada jawaban dari teman-teman pengawas di Cianjur, nanti akan cek," tuturnya.

Mendadak 3 Persen

Perolehan suara PSI di Pemilu 2024 mendadak jadi sorotan. Sebabnya, suara yang diperolehnya mendadak melonjak tajam.

Kalau dilihat dari data pemilu2024.kpu.go.id per Sabtu (2/3/2024), PSI memperoleh 2.399.469 suara atau 3,13 persen.

Padahal dalam beberapa hari sebelumnya, suara PSI masih bertahan di kisaran 2 persen saja.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy sempat ikut menyoroti ledakan signifikan dari perolehan suara PSI.

Sorotan itu ia tulis melalui unggahan di akun instagram pribadinya @romahurmuziy.

"Ini ledakan tak wajar suara @psi_id yang monitoringnya saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial," tulis Romy seperti dilihat Minggu (3/3/2024).

Romy memandang perolehan suara PSI yang naik signifikan itu tidak masuk akal. Sebab, hanya diperoleh dari 110 TPS.

"19 ribu suara dari 110 TPS, berarti rata-rata 173 suara per TPS. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS itu. TIDAK MASUK AKAL!" tulis Romy.

Ia lantas meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti lonjakan suara PSI tersebut.

"Saya dan @dpp.ppp mohon atensi dan tindak lanjut seksama dari @kpu_ri dan @bawasluri untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini!" tulisnya.

PSI Anggap Wajar

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan, penambahan maupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi itu merupakan hal wajar.

Grace lantas menekankan, hal tidak wajar ialah membesar-besarkan sesuatu yang wajar tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace melalui keterangan persnya, Sabtu (2/3/2024).

Grace kemudian mengingatkan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi di partai-partai lain.

Dirinya mengambil contoh hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen.

Contoh lain adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.

PSI sendiri, menurut hitung cepat Indikator, ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.

Karena itu ia agak keberatan apabila hanya PSI yang disorot terkait adanya fenomena naik dan turunnya suara.

“Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung,” kata Grace.