Suara.com - Pemerintah diminta bersikap humanis kepada kelompok massa yang akan menggelar demonstrasi menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara.
"Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi," kata Igor seperti diberitakan Antara, Senin (18/3/2024).
Igor menuturkan pergerakan massa turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU RI pasti akan terjadi.
Lebih lanjut, ia meminta aparat tidak ikut bersikap anarkis. Sedangkan massa melakukan aksinya dengan tertib.
Hal ini kata Igor, bertujuan agar peristiwa bentrok antar massa dan kepolisian seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang.
"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan," kata dia.
Igor bahkan menganjurkan masyarakat yang tidak senang dengan hasil rekapitulasi untuk menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Misal perselisihan suara pasti jalurnya di MK kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata dia.
Baca Juga: KPU Tunda Rekapitulasi Hasil Pemilu Untuk Sulawesi Barat, Ada Apa?
Bakal Ada Demo
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya telah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu.
Gelombang massa itu yang diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.
"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Laporan itu didapat Hadi ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Meski demikian, mantan Panglima TNI itu tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.
