Suara.com - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku enggan membangun tanggul laut raksasa alias giant sea wall yang bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dan erosi pantai. Ia mengaku lebih memprioritaskan program yang lebih dirasakan masyarakat.
Pramono mengatakan, pembangunan giant sea walk tak akan cukup waktunya dalam lima tahun jika ia terpilih sebagai gubernur nanti. Kebijakan pemerintah daerah disebutnya harus mengutamakan warga yang membutuhkan.
Ia menyontohkan salah satunya adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pramono menyebut masih banyak warga dari kalangan mampu yang menerima bantuan dana pendidikan itu.
"Contoh KJP. KJP dulu dapet banyak yang nggak dapet. Yang orang kaya harusnya nggak dapet, malah dapet. Apa yang harus dilakukan? Keberpihakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan," ujar Pramono di Tanah Sereal, Jakarta Barat, Minggu (8/9/2024).
"Jangan kemudian, waduh mau bangun Giant Sea Wall. Ya udahlah itu nanti-nanti aja, nggak akan bisa dalam lima tahun ini," lanjutnya.
Selain KJP, Pramono juga menyoroti soal pemasangan kamera pengawas alias CCTV di daerah padat penduduk yang masih minim. Padahal, dengan adanya CCTV maka bisa meminimalisir potensi kebakaran dan kriminal.
"Persoalan utama di Tambora ini masyarakatnya padat, sering terjadi kebakaran. Makanya di sini kalau ada CCTV di semua RT RW kemudian pemadam kebakarannya selalu disiapkan, itu salah satu bagian preventif atau pencegahan terhadap kebakaran di Tambora ini," pungkasnya.
Diketahui, giant sea wall merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini terbagi ke dalam tiga fase, yakni A,B, dan C.
Fase A merupakan tanggul laut yang dikerjakan Pemprov DKI bersama dengan Pemerintah Pusat. Sementara, giant sea wall masuk dalam fase B dan C yang kini masih dikaji kebijakannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
TERPOPULER
