REGIONAL:
Suara.com - Aqua menjadi sorotan media paska Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan sidak ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungan yang terekam dan viral di media sosial itu, Dedi terlihat menyoroti aktivitas pengambilan air tanah dalam jumlah besar yang dinilai berpotensi menimbulkan banjir dan kerusakan lingkungan.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Rabu (22/10/2025), Dedi tampak mendatangi kompleks pabrik Aqua. Ia menanyakan langsung kepada pihak manajemen mengenai sumber air yang digunakan dalam produksi.
Namun, Dedi dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Aqua di Subang menggunakan dua sumur bor dalam, bukan air pegunungan sebagaimana banyak dipercaya masyarakat.
Ia pun menyoroti potensi dampak ekologis dari pengambilan air tanah secara besar-besaran, terutama terhadap resapan air, banjir, dan kelangsungan sumber air masyarakat sekitar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga meminta agar izin pengambilan air tanah dan izin operasional perusahaan ditinjau ulang, sembari mengingatkan agar data volume air yang diambil tidak dimanipulasi demi menghindari kerusakan lingkungan di masa depan.
Selain soal sumber air, Dedi turut menyoroti kendaraan truk perusahaan yang beroperasi melebihi kapasitas muatan, yang menurutnya bisa memperpendek usia infrastruktur jalan di wilayah Subang.
Menanggapi sidak tersebut, PT Tirta Investama, produsen Aqua di bawah naungan Danone Indonesia, memberikan klarifikasi resmi. Dalam keterangannya, perusahaan menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan air dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer dalam yang terlindungi secara alami.
Pernyataan resmi Aqua pada Kamis, 23/10/2025 menyatakan bahwa air Aqua berasal dari sistem hidrogeologi pegunungan, bukan dari sumur bor biasa. Pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi oleh Badan Geologi serta Kementerian ESDM.
Aqua juga menjelaskan bahwa proses pengambilan air tidak mengganggu sumber air masyarakat, karena lapisan akuifer dalam tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan warga.
Terkait tudingan dampak lingkungan, perusahaan menegaskan bahwa pengambilan air dilakukan berdasarkan kajian ilmiah bersama para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Selain itu, mereka memiliki Kebijakan Perlindungan Air Tanah Dalam (Ground Water Resources Policy) untuk menjaga kelestarian sumber daya air serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar.
Perusahaan juga memastikan bahwa semua kewajiban pajak dan retribusi air telah dipenuhi secara resmi dan transparan melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Aqua Pernah Dapat Penghargaan dari Ridwan Kamil
Menariknya, beberapa tahun sebelumnya, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) ini justru pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat terdahulu, Ridwan Kamil, atas kontribusinya dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Peresmian Bersama Proyek-Proyek CSR Jawa Barat 2018–2019, di mana Ridwan Kamil menyerahkan apresiasi kepada tujuh pabrik Danone-Aqua di Jawa Barat, termasuk pabrik di Subang, Bekasi, Citeureup, Ciherang, Mekarsari, Babakan Pari, dan Cianjur.
Kala itu, Ridwan Kamil memuji Aqua atas konsistensinya menjalankan program CSR berkelanjutan, seperti penyediaan akses air bersih untuk masyarakat, konservasi sumber daya air, edukasi sanitasi, dan pengelolaan lingkungan melalui program Blue Operations.
Bahkan, Aqua menerima penghargaan khusus sebagai perusahaan yang secara konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial berkelanjutan, diterima langsung oleh VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto.
Kini, Dedi Mulyadi melakukan tindakan berkebalikan dengan Ridwan Kamil. Ia justru menuding pabrik Aqua menimbulkan banjir.
Demikian itu ringkasan isu Dedi Mulyadi melakukan sidak dan tuding pabrik Aqua timbulkan banjir.
Sementara itu, Aqua menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dan beroperasi sesuai prinsip keberlanjutan, sembari membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Kontributor : Mutaya Saroh
TERPOPULER