Diusulkan Maju Sebagai Cawapres, SBY: Ada yang Ingin Melukai Hati Saya

Liberty Jemadu | Suara.com

Jum'at, 25 April 2014 | 16:15 WIB
Diusulkan Maju Sebagai Cawapres, SBY: Ada yang Ingin Melukai Hati Saya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pidato. (Antara Foto/Andika Wahyu)

Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak sejumlah permintaan yang ingin menjadikan dia sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 9 Juli mendatang. Penolakan itu diungkapkan SBY dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di channel YouTube miliknya sendiri dan diunggah Jumat (25/4/2014).

Dalam video berdurasi 18 menit 29 detik itu SBY mengatakan orang-orang yang mengusulkan gagasan agar dia mau menjadi cawapres itu sebenarnya hanya mau menghina dirinya saja.

"Benar-benar aneh. Ada pihak tertentu yang mau mengolok-olok saya, melukai hati saya. Melecehkan begitu. Memang ada orang di negeri ini yang kebahagiaanya memperolok dan melukai hati orang lain," kata SBY dalam video berjudul "Tanggapan Presiden SBY atas usul 'SBY sebagai Cawapres'" itu.

Meski demikian, dia mengatakan, ada juga pihak tertentu yang sunguh-sunguh ingin dirinya menjadi cawapres. Alasannya pengalaman SBY dinilai bisa membantu pelaksaan pemerintahan di masa mendatang. Tetapi, SBY menegaskan, dirinya tetap tidak akan mencalonkan diri di pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang.

"Tidaklah. Tentu tidak. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk ketiga kalinya dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun mengatakan tidak akan maju lagi," dia melanjutkan.

"Saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anak saya. Semua sepakat bahwa 10 tahun bisa memimpin negeri ini sudah merupakan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah swt, juga terima kasih kepada rakyat," imbuh SBY.

Menurut SBY pemimpin yang terlalu lama berkuasa akan cenderung menjadi diktator yang menyalahgunakan kekuasaan.

"Pemimpin yang berkuasa begitu lamanya, 20 tahun lebih, biasanya, tentu tidak semua, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagian mereka akhirnya menjadi tiran menjadi diktator. Tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang. Demokrasi akan mati dan hak rakyat akan dikebiri," jelas dia.

Ia juga mengatakan bahwa pemimpin yang terlalu lama berkuasa akan cenderung kehilangan inisiatif dan membuat rakyat bosan.

Selain bicara soal wacara cawapres, dalam video itu dia juga membahas tentang para calon presiden ideal dalam pemilihan mendatang. (YouTube)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hikmah Kisruh PPP: Ketua Umum Partai Tak Boleh Otoriter

Hikmah Kisruh PPP: Ketua Umum Partai Tak Boleh Otoriter

News | Jum'at, 25 April 2014 | 15:42 WIB

Kisruh Selesai, PPP Konsentrasi Lagi Pada Tujuh Nama Capres

Kisruh Selesai, PPP Konsentrasi Lagi Pada Tujuh Nama Capres

News | Jum'at, 25 April 2014 | 10:12 WIB

Poros Indonesia Raya Sulit Diwujudkan karena Ego Masing-masing Elite Partai

Poros Indonesia Raya Sulit Diwujudkan karena Ego Masing-masing Elite Partai

News | Jum'at, 25 April 2014 | 09:02 WIB

Siapa Capres Pilihan Para Penyandang Disabilitas?

Siapa Capres Pilihan Para Penyandang Disabilitas?

News | Jum'at, 25 April 2014 | 08:26 WIB

Setelah Poros Indonesia Raya, Muncul Lagi Ide Poros Keumatan

Setelah Poros Indonesia Raya, Muncul Lagi Ide Poros Keumatan

News | Jum'at, 25 April 2014 | 06:39 WIB

Terkini

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:07 WIB

Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia

Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:55 WIB

Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3

Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:54 WIB

YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat

YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:51 WIB

Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader

Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:46 WIB

Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir

Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:40 WIB

Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data

Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:36 WIB

AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington

AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:32 WIB

Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD

Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:31 WIB