Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yandri Susanto mengatakan tidak ada alasan pemerintahan Jokowi-JK galau ketika parlemen kuat dibandingkan eksekutif sebab parlemen akan memosisikan diri sebagai penyeimbang.
"Kami (Koalisi Merah Putih) sebagai penyeimbang, tidak asal mengekor dan tidak asal mengatakan menolak kebijakan pemerintah. Kami melihat secara jernih kebijakan yang mengutamakan rakyat," kata Yandri di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Hal itu diungkapkan Yandri dalam diskusi bertajuk "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat" yang diadakan Political Communication Institute di Cikini, Jakarta.
Dia mengatakan baru saat ini pemerintah kuat dan legislatif kuat sehingga proses demokrasi semakin maju dan pengawalan kinerja pemerintahan semakin baik.
Menurut dia, PAN akan menjadi partai penyeimbang yang konstruktif di parlemen yaitu mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
"Jokowi-JK jalan saja sesuai janji kampanyenya, dan kami akan mendukung program yang pro rakyat namun apabila tidak tepat sasaran maka kami tidak segan-segan untuk menolak," ujarnya.
Menurut dia, parlemen tidak boleh tergoda oleh tawaran kekuasaan dari pemerintah namun harus konsisten mengawal program pro rakyat.
Yandri mempercayai bergabungnya PPP ke KIH karena ada "cindera mata" yang diberikan kepada partai berlambang kakbah itu namun dirinya menghormati sikap partai politik tersebut.
"Koalisi tanpa syarat terlalu manis padahal banyak syaratnya. Kami pernah ditawarkan dua menteri (saat bertemu Jokowi)," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan fenomena KIH dan KMP sudah selesai sejak Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, selanjutnya membangun bangsa sesuai tugas pokok dan fungsi.
Menurut dia, musuh utama bangsa Indonesia saat ini adalah neoliberalisme dan fundamentalisme agama sehingga diperlukan peleburan KIH dan KMP dalam kekuatan Indonesia raya.
"Neoliberalisme terlihat dari harga minyak dalam negeri yang dipertaruhkan di pasar internasional. Dan fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara sehingga jangan terjebak politik pecah belah sehingga musuh masuk," ujarnya.
Ahmad Basarah menilai perlu dibentuk gotong royong bersama dalam menghadapi fundamentalisme agama dan neo-liberalisme.
