Tahun 2015, Hanya 4 Kabupaten di Papua yang Gelar Pilkada

Ruben Setiawan

Kamis, 22 Januari 2015 | 05:15 WIB
Tahun 2015, Hanya 4 Kabupaten di Papua yang Gelar Pilkada
Pemilu Papua

Suara.com - Komisi Pemilihan Umun Provinsi Papua, memastikan bahwa empat kabupaten di Provinsi Papua bakal melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2015 ini. Hal itu sudah dapat dilihat dari hasil Rakornas KPU RI pada 14 Januari 2015, terkait persiapan Pemilu serentak di seluruh Indonesia.

Anggota Komisioner KPU Papua, Betty Wanane mengungkapkan, dari rakornas itu KPU Provinsi Papua mendapat resume dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bahwa empat kabupaten di Papua yang akan melakukan Pilkada yakni kabupaten Nabire, Asmat, Keerom dan Waropen.

Namun, KPU Provinsi Papua masih mempertanyakan resume yang dikeluarkan Depdagri, terkait dengan adanya 9 bupati yang pada tahun 2016 akan berakhir masa jabatannya.

“KPUD Papua mempertanyakan bagaimana yang masa jabatan bupati berakhir tahun 2016, dimana jika pada semester pertama tahun 2016 masa jabatan berakhir alangkah baiknya pelaksanaan pemilu Bupati dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu 2015. Opini ini kami sudah sampaikan ke KPU RI dan oleh KPU RI menyatakan masih menunggu putusan eksekutor ketika UU Pemilu di sahkan,” ungkap Betty, Rabu (21/1/2015) di Jayapura, Papua.

Masih dikatakan Betty, untuk provinsi Papua sebenarnya ada 13 kabupaten/kota yang masa jabatan berakhir tahun 2015-2016, tetapi baru 4 yang sudah dapat resume dari Depdagri, sementara 9 kabupaten lainnya belum diberikan sinyal, apakah akan dilaksanakan pada tahun 2015 bersamaan dengan 4 kabupaten atau harus menunggu resume dari Depdagri.

Dalam rapat pleno KPU Provinsi Papua pada 17 Januari lalu, Betty membeberkan, Komisioner KPU Papua hanya membicarakan 4 kabupaten yang akan melakukan pemilu yakni menyangkut sosialisasi UU Pemilu 2014 dan persiapan pelaksanaan Pemilu oleh KPUD setempat.

Terkait untuk pelaksanaan pemilu bupati pada 4 kabupaten tersebut, proses pemilu sudah akan dilaksanakan pada awal Februari 2015 mulai dari pencalonan. Maka data penduduk sudah harus disampaikan Februari karena menjadi persyaratan untuk pencalonan.

“Syarat pengajuan calon yaitu memiliki 5 persen dukungan dari jumlah penduduk bagi calon Independen. Bagi calon dukungan partai politik harus memiliki 20 kursi di DPRD atau memiliki 25 persen suara sah untuk DPRD,” terang Betty.

Pendaftaran Pemilu sudah dijadwalkan yaitu pada tanggal 20 Februari 2015, kemudian tanggal 26 Februari 2015 sudah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon.

Selain itu, Betty mengakui pula masih terjadi perdebatan terkait bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2016 dan 2018. Ada pihak yang mengusulkan untuk membarengkan pelaksanaan pemilihannya, namun ada pula yang menilai, kesembilan kabupaten akan menunggu terlalu lama jika masa jabatan bupatinya berakhir tahun 2016.

"Namun jika dilakukan pemilihan maka masa jabatan bupati terlalu pendek hanya 2 tahun. Dan ini masih dalam pembahasan ditingkat Komisi II DPR RI dan KPU Pusat,” katanya.

Ditegaskan kembali, KPU Provinsi Papua hanya fokus melaksanakan Pilkada bagi empat kabupaten selagi belum ada petunjuk lain dari Depdagri. (Lidya Salmah).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Saksi Sidang Sebut Uang OPD Buat THR Timses, Fadia Bantah: ASN Dapat, Saya Malah Nombok

Saksi Sidang Sebut Uang OPD Buat THR Timses, Fadia Bantah: ASN Dapat, Saya Malah Nombok

News | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 16:04 WIB

Golkar Usul Pilkada Tanpa Wakil, Kepala Daerah Bisa Tunjuk 2-3 Birokrat Senior

Golkar Usul Pilkada Tanpa Wakil, Kepala Daerah Bisa Tunjuk 2-3 Birokrat Senior

News | Rabu, 12 Agustus 2026 | 14:46 WIB

Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'

Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'

News | Rabu, 12 Agustus 2026 | 14:45 WIB

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 14:27 WIB

Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

News | Sabtu, 08 Agustus 2026 | 10:23 WIB

Tanggapi Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Bentuk Pansus Pemilu

Tanggapi Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Bentuk Pansus Pemilu

News | Jum'at, 07 Agustus 2026 | 09:57 WIB

Nasdem Tolak Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ingatkan Risiko Konsentrasi Kekuasaan

Nasdem Tolak Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ingatkan Risiko Konsentrasi Kekuasaan

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 16:12 WIB

Wacana Hapus Wakil Kepala Daerah Menguat, PAN: Sudah Tepat Dievaluasi

Wacana Hapus Wakil Kepala Daerah Menguat, PAN: Sudah Tepat Dievaluasi

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 13:27 WIB

15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?

15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?

News | Sabtu, 18 Juli 2026 | 17:39 WIB

Pakar Bongkar Biang Kerok Korupsi Pejabat: Pilkada Mahal Bikin Kepala Daerah Berutang Budi

Pakar Bongkar Biang Kerok Korupsi Pejabat: Pilkada Mahal Bikin Kepala Daerah Berutang Budi

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 17:11 WIB

Terkini

Kebijakan Rombak Pejabat Kemenkeu Berpotensi Dianulir, Purbaya: Suka-Suka Menteri (Baru) Lah!

Kebijakan Rombak Pejabat Kemenkeu Berpotensi Dianulir, Purbaya: Suka-Suka Menteri (Baru) Lah!

Bisnis | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Wanita Hamil 7 Bulan Tewas Dicekik di Bekasi, Pria 23 Tahun Ditangkap

Wanita Hamil 7 Bulan Tewas Dicekik di Bekasi, Pria 23 Tahun Ditangkap

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

5 Rekomendasi Cafe Tempat Nugas dan WFC di Jogja, Nyaman dan Terjangkau

5 Rekomendasi Cafe Tempat Nugas dan WFC di Jogja, Nyaman dan Terjangkau

Lifestyle | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Lima Titik Api Karhutla Menyala Lagi di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir

Lima Titik Api Karhutla Menyala Lagi di Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir

Riau | Selasa, 15 September 2026 | 14:56 WIB

Ulasan Toy Story 5: Ketika Gadget Perlahan Mengambil Alih Masa Kecil Anak

Ulasan Toy Story 5: Ketika Gadget Perlahan Mengambil Alih Masa Kecil Anak

Your Say | Selasa, 15 September 2026 | 14:50 WIB

Buntut Demo Geruduk Balai Kota, Wawali Blitar Dipolisikan Terkait Eksploitasi Atlet Anak

Buntut Demo Geruduk Balai Kota, Wawali Blitar Dipolisikan Terkait Eksploitasi Atlet Anak

Jatim | Selasa, 15 September 2026 | 14:47 WIB

Sidak Pasar hingga Supermarket, Polda Metro Pastikan Stok Beras Aman dan Sesuai HET

Sidak Pasar hingga Supermarket, Polda Metro Pastikan Stok Beras Aman dan Sesuai HET

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:46 WIB

Persib Rilis Jersey Khusus ACL 2, Bawa Identitas Bandung dan Indonesia ke Panggung Asia

Persib Rilis Jersey Khusus ACL 2, Bawa Identitas Bandung dan Indonesia ke Panggung Asia

Bola | Selasa, 15 September 2026 | 14:43 WIB

Cara Mencegah Bintik Freckles Bertambah Banyak dan Makin Gelap, Sunscreen Berperan Penting

Cara Mencegah Bintik Freckles Bertambah Banyak dan Makin Gelap, Sunscreen Berperan Penting

Lifestyle | Selasa, 15 September 2026 | 14:42 WIB

Gubernur Sherly Curhat ke DPR 'Kena PHP' Kementerian Nusron Wahid soal Legalitas Lahan Petani

Gubernur Sherly Curhat ke DPR 'Kena PHP' Kementerian Nusron Wahid soal Legalitas Lahan Petani

News | Selasa, 15 September 2026 | 14:37 WIB

×