Antisipasi Krisis Listrik, Jokowi Tetapkan Dua Target

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dua target untuk mengatasi krisis listrik dalam rangka mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan.

Target pertama, yaitu mencapai rasio elektrifikasi nasional 100 persen kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas pembangkit 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan.

Rasio elektrifikasi sendiri adalah angka perbandingan rumah tangga yang sudah teraliri listrik.

Presiden mengharapkan, pada 2015 rasio elektrifikasi sudah mencapai 85 persen.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan data dari Kementerian ESDM angkanya masih sekitar 80 persen hingga akhir 2013.

"Hal ini terjadi, lantaran suplai atau jumlah total pembangkit listrik masih jauh lebih sedikit dari pada kebutuhan akan listrik," kata Menteri ESDM, Sudirman Said dalam diskusi bertajuk "Daerah Darurat Listrik, Bagaimana Mencapai 35.000 MW?" di Jakarta (1/3/2015).

Walau demikian, menurut Sudirman, rasio elektrifikasi nasional mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

"Pada 1980, rasio elektrifikasi hanya mencapai 8 persen, tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat menjadi 28 persen pada 1990, 53 persen pada 2000, dan mencapai 65,10 persen pada akhir 2008," katanya.

Rasio Elektrifikasi Per Provinsi Bila merujuk dari data yang dikeluarkan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Kementerian ESDM, hanya 14 provinsi yang punya rasio elektrifikasi di atas 60 persen.

Berikut daftar provinsi-provinsi tersebut, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 76,98 persen, Sumatera Utara 69,68 persen, Sumatera Barat 69,37 persen, Bangka Belitung 72,88 persen, Banten 63,90 persen, Jakarta 100 persen, dan Jawa Barat 67,40 persen.

Selanjutnya, Jawa Tengah 71,24 persen, DI Yogyakarta 84,48 persen, Jawa Timur 71,55 persen, Bali 74,55 persen, Kalimantan Timur 68,56 persen, Kalimantan Selatan 72,29 persen, dan Sulawesi Utara 66,87 persen.

Sementara itu, 14 provinsi lainnya memiliki rasio elektrifikasi antara 41 sampai 60 persen antara lain Riau dan Kepri 55,84 persen, Jambi 51,41 persen, Bengkulu 51,46 persen, Lampung 48,82 persen dan Sumatera Selatan 50,30 persen.

Kemudian, Kalimantan Barat 45,83 persen, Kalimantan Tengah 45,22 persen, Gorontalo 49,79 persen, Sulawesi Tengah 48,30 persen, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan 55,20 persen, Maluku 54,51 persen, dan Maluku Utara 49,44 persen.

Menurut Sudirman, pemerintah akan membangun pembangkit listrik di wilayah dengan elektrifikasi rendah dengan target 3 juta rumah tangga pertahun sehingga dalam tempo lima tahun (2020), rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 99 persen.

"Contohnya, pemerintah akan membangun 10 pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) masing-masing dengan kapasitas 5 MW di Papua Tengah (Lembah Baliem) dan saat ini akses jalannya sedang dibangun sehingga pada 2018, 10 kabupaten Papua Tengah akan terlistriki dengan pembangkit 10 x 5 MW," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2013, kapasitas terpasang pembangkit listrik adalah 34.205,63 MW dengan rata-rata pertambahan 1.273 MW pertahun. (Antara)