Untuk Urusan Ini, Ganjar Pranowo Berani 'Lawan' Jokowi

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, penggunaan batik dan lurik oleh pegawai negeri sipil untuk seragam, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau kita tidak beri stimulan dan tidak beli produk mereka (pelaku UMKM batik-lurik), mereka akan 'kukut' (bangkrut)," katanya di sela menghadiri Rapat Kerja Daerah Diperluas DPD PDIP
Jateng di Semarang.

Ganjar mengaku sudah berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo dan menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan agar mendapat pengecualian terkait dengan penerapan Peraturan Mendagri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

Menurut Ganjar, kondisi perekonomian dan perindustrian yang ada di masyarakat sekarang sedang dalam kondisi sulit sehingga perlu dipacu oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

"Kalau negara tidak menstimulus, tidak merangsang, tidak membantu mereka (pelaku UMKM batik-lurik) terus siapa lagi? Kalau mau berdikari, kita harus beli produk rakyat," ujarnya.

Menanggapi pernyataan terbuka dari Biro Hukum  Kementerian Dalam Negeri yang akan menyekolahkan kepala daerah yang tidak mau menaati aturan tentang pakaian dinas PNS di jajaran masing-masing, Ganjar menegaskan bahwa dirinya akan mendaftar pertama kali.

"Saya daftar pertama, saya ingin tahu argumentasi ideologis kenapa harus pakai seragam, apa kalau PNS memakai seragam terus pelayanan kepada masyarakat menjadi baik?" katanya.

Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan batik dan lurik oleh PNS di Jawa Tengah setiap Selasa hingga Jumat itu juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan di masing-masing daerah.

"Ini semua saya lakukan bukan melawan atau menantang, sama sekali bukan, tapi mari kita sensitif pada persoalan ekonomi yang sebenarnya bisa kita dorong," ujarnya.

Daripada mempersoalkan aturan mengenai seragam PNS, kata Ganjar, lebih baik Kemendagri fokus pada permasalahan mengenai dana hibah yang tidak bisa cair, pelayanan publik yang belum optimal, atau proses pembuatan KTP yang cepat dan mudah tanpa ada pungutan liar. (Antara)